Kasus Korupsi Proyek PUPR Sumut, 3 Pihak Desak Bobby Nasution Dipanggil KPK: Orang Dekat Topan Obaja

TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah pihak melancarkan desakan agar Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution segera dipanggil dan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Mandailing Natal senilai Rp231,8 miliar.

Adapun KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (26/6/2025) malam terkait perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Dari operasi senyap ini, terungkap dua kasus, yakni:

1. ⁠Kasus terkait proyek-proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara.
2. ⁠Kasus terkait proyek pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah 1 Sumatera Utara

Sejauh ini, lima orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Mandailing Natal.

Salah satunya adalah Topan Obaja Putra Ginting (TOP) selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut yang notabene juga dikenal sebagai orang dekat Bobby Nasution.

Hal ini pun semakin menggencarkan desakan agar Bobby Nasution segera dipanggil dan diperiksa oleh KPK.

PUKAT UGM 

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, mengatakan KPK wajib mengusut dugaan keterlibatan Bobby Nasution dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.

“Harus ya, kenapa? Karena yang pertama, Bobby itu gubernur. Secara jabatan tentu harus dimintai keterangan,” kata Zaenur dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Rabu (2/7/2025).

Apalagi, kata dia, Bobby sempat melakukan off road dengan para tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumut itu pada 24 April 2025.

Baca juga: Soal Kedekatan Bobby Nasution dengan Topan Ginting, Pakar Singgung Karier Birokrat Kadis PUPR

“Coba bayangkan kan ya, tersangka diajak untuk meninjau calon proyek jalan oleh Kepala Dinas PUPR, di situ ada gubernur dan jajarannya. Apakah ini bukan bentuk favoritisme? Apakah ini bukan bentuk satu kongkalikong? Satu upaya permufakatan jahat?” ucap Zaenur.

Dia menduga, tidak ada kompetisi dalam proyek pengadaan barang dan jasanya karena sudah dikondisikan.

“Jadi, sebenarnya tidak ada itu sistem kompetisi di dalam pengadaan barang dan jasanya, karena sejak awal sudah dikondisikan. Bahkan calon pengembangnya, calon kontraktornya, calon pemborong yang itu, sudah dibawa untuk melihat 'Ini besok proyek yang akan dijual, yang akan dilelang, kalian ikutlah untuk ikut bidding melalui e-katalog',” lanjutnya.

Di samping itu, Zaenur menyoroti latar belakang Topan Ginting yang merupakan orang dekat Bobby.

“Bobby ini sangat erat kaitannya. Kita belum bicara soal apakah terlibat atau tidak ya secara hukum, ikut menjadi sebagai pelaku atau tidak. Tapi dari sisi keterkaitan, sangat erat," ungkapnya.