Kasus Korupsi Proyek PUPR Sumut, 3 Pihak Desak Bobby Nasution Dipanggil KPK: Orang Dekat Topan Obaja

"Dan sekali lagi, Topan ini orang yang dibawa dari Pemkot Medan naik ke PUPR Sumatera Utara, baru menjabat selama 4 bulan, tiba-tiba sudah jualan proyek ratusan miliar, apa tidak perlu diperiksa? Ya wajib,” tegas Zaenur.

Akademisi dari FISIP USU

Kalangan akademisi menilai rencana pemanggilan Bobby Nasution oleh KPK sebagai langkah tepat dalam pengusutan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. 

"Kalau dikatakan akan dipanggil, udah jelaslah. Kalau KPK enggak berani memanggil Bobby, saya akan komentar, 'Bubarkan saja KPK itu'," kata Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana FISIP Universitas Sumatera Utara, Tunggul Sihombing, kepada Kompas.com, Senin (30/6/2025). 

Menurut Tunggul, Bobby Nasution sebagai kepala daerah harus menunjukkan komitmen terhadap prinsip pemerintahan bersih dan berintegritas.

"Bobby ini harusnya benar-benarlah mempraktikkan clean and good governance itu. Ini harus jadi kesempatan bagi dia. Masyarakat sudah bosan melihat pejabat seperti ini. Sudah cukuplah perilaku abnormal pejabat begini," ucapnya.

Pakar TPPU

Pakar hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU), Yenti Garnasih, menjelaskan pentingnya KPK untuk memanggil dan memeriksa Bobby Nasution terkait dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara.

Yenti menegaskan, penting sekali bagi KPK untuk memeriksa menantu Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) alias suami Kahiyang Ayu tersebut.

"Menurut saya sih, penting sekali ya, namanya gubernur untuk diperiksa. Penting sekali," kata Yenti, dikutip dari tayangan Kompas Petang yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Senin (30/6/2025).

Yenti menilai, sudah pasti ada kongkalikong antara gubernur dan pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi pembangunan jalan tersebut.

"Jadi gini, yang namanya gubernur ini kepala dinas provinsi itu kan dekat sekali hubungannya sampai bahkan sudah dirilis bahwa kongkalikongnya sedemikian rupa," lanjutnya,

"Bahkan dibilang nanti tunda dulu seminggu supaya enggak mencolok dan sebagainya. Itu berarti KPK sudah mendapatkan sadapan-sadapan rencana mereka akan melakukan korupsi dan kemudian ada aliran-alirannya," papar Yenti.

Yenti pun meminta agar KPK tidak ragu untuk melakukan pemeriksaan terhadap Bobby Nasution.

"Nah, nanti harusnya, terlibat apa tidak terlibat, ya ini gubernur harus diperiksa. Jadi jangan ragu gitu," tegasnya.