Pemerintah Targetkan Persoalan Pengelolaan Sampah Selesai Tahun 2029

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Upaya pengelolaan sampah di Indonesia kini memasuki babak yang lebih mendesak. Data terbaru, Indonesia menghasilkan sekitar 56,63 juta ton sampah pada 2023, dan lebih dari 60 persen diantaranya belum terkelola dengan baik.

Staf Ahli Bidang Sumber Daya Pangan, Sumber Daya Alam, Energi, dan Mutu Lingkungan KLHK/BPLH, Laksmi Widyajayanti, menekankan bahwa tantangan utama bukan hanya soal infrastruktur, tetapi perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah sejak dari sumber.

"Kampanye pengelolaan sampah masih harus dimasifkan. Peningkatan kesadaran masyarakat harus dilakukan dengan upaya terakhir baru penegakan hukum," ujar Laksmi dalam acara penguatan pengelolaan sampah melalui pengembangan Material Recovery Facility (MRF) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

Baca juga: Mencari Model Pengelolaan Sampah Berbasis Perilaku: Tak Cukup Hanya dengan Teknologi

Ia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 telah mengamanatkan bahwa sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) seharusnya hanya berupa residu.

Artinya, sampah lain wajib diolah melalui fasilitas seperti TPS3R, TPST, dan bank sampah.

"Kebijakan bapak presiden, pokoknya permasalahan sampah ini bisa selesai di 2029 artinya 100 persen," katanya. 

Selain regulasi, Laksmi menilai perubahan budaya memilah sampah adalah pondasi.

Edukasi yang konsisten dan komunikasi yang lebih membumi kepada masyarakat menjadi langkah kunci agar perilaku buang sampah sembarangan bisa ditekan secara signifikan.

Di tengah dorongan pemerintah tersebut, sektor industri juga mengambil peran konkret untuk membangun ekosistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. 

Public Affair and Sustainability Senior Manager Danone Indonesia, Jeffri Richardo  mengatakan, pengelolaan sampah plastik masih menghadapi dua tantangan utama yakni kuantitas dan kualitas material daur ulang. 

Baca juga: ASDP Gelar Ocean Clean Up Day Perkuat Pengelolaan Sampah 

Pemilahan sampah dari rumah tangga belum berjalan optimal, sehingga plastik tercemar bahan organik kerap gagal memenuhi standar food grade untuk kemasan air minum.

"Jika sampah tidak dipilah sejak awal maka kualitas turun sehingga tidak bisa diproses untuk kemasan pangan," jelas Jeffri.

Tantangan lainnya adalah logistik. Karena fasilitas daur ulang rPET masih terpusat di Pulau Jawa, biaya distribusi material plastik cacah dari wilayah lain seperti Sulawesi menjadi sangat tinggi.

"Untuk efisiensi logistik, idealnya harus ada pabrik offtaker di luar Jawa. Sekarang ini masih terkonsentrasi di Jawa," tambahnya.