Prabowo Dukung Papua Nugini Jadi Anggota ASEAN, Kemlu RI: Mereka Tetangga Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengatakan pembahasan mengenai Papua Nugini masuk dalam keanggotaan ASEAN akan dibahas dalam pertemuan tingkat menteri luar negeri ASEAN atau ASEAN Foreign Ministers Meeting atau AMM ke-58, di Kuala Lumpur Convention Centre, Malaysia pada 8-11 Juli 2025.

Adapun Papua Nugini saat ini sudah mengajukan permohonannya kepada ASEAN untuk bergabung. Presiden Prabowo Subianto juga telah menyatakan dukungannya kepada Papua Nugini untuk bisa menjadi anggota ASEAN.

Sebagai informasi saat ini ASEAN memiliki 10 negara anggota, diantaranya Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

"Untuk aplikasi PNG (Papua New Guinea) bagi keanggotaan ASEAN tentunya akan menjadi subyek pembahasan. Bagaimana akan dibahas adalah ketua yang akan mengatur bagi pembahasan tersebut," ungkap Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Sidharto Reza Suryodipuro dalam konferensi pers di Kantor Kemlu RI, Senen, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

Sidharto menjelaskan, jika melihat preseden soal permohonan keanggotaan, maka hal yang pertama menjadi pembahasan adalah mekanisme pengajuan keanggotaan tersebut. 

Namun Kemlu RI belum dapat mengetahui bagaimana rangkaian tahapan selanjutnya untuk menerima Papua Nugini menjadi anggota ASEAN. 

"Tentunya bahasannya itu akan melalui beberapa tahapan. Tahapan yang saya belum bisa nilai, apakah akan sama dengan tahapan yang dilalui Timor Leste atau akan berbeda, itu akan merupakan suatu keputusan bersama, konsensus dari ASEAN," ujarnya.

Namun berdasarkan Piagam ASEAN, diterangkan bahwa anggota ASEAN adalah negara - negara yang berada di kawasan Asia Tenggara.

"Papua Nugini kan tetangga Indonesia di Asia Tenggara juga. Jadi pendefinisiannya itu juga tidak hitam dan putih atau ada koordinat seperti itu," jelas dia.

Foto:

PAPUA NUGINI - Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Sidharto Reza Suryodipuro di Kantor Kemlu RI, Senen, Jakarta, Kamis (3/7/2025)/ Danang Triatmojo