Tanggapi Soal Lonjakan Harga Beras, Susi Pudjiastuti Sebut Tata Niaga Beras Dikuasai Kartel

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti membuat netizen geger di media sosial saat ikut dalam percakapan yang dipantik oleh akun resmi salah satu media nasional di platform media sosial  X. 

Pada Selasa (8/7/2025) malam, akun media nasional tersebut mempertanyakan terkait fenomena lonjakan harga beras. "Mengapa Harga Beras Naik Saat Stok Berlimpah?”, tertera dalam cuitannya.

Keesokan harinya, Susi yang dikenal sebagai sosok tegas saat menjabat sebagai menteri itu ikut meramaikan kolom komentar. Dia menuliskan bahwa logistik stok dan distribusi beras dikuasai pihak berkekuatan besar yang diduga menahan pasokan dan memainkan harga. 

“Karena logistik stok & distribusi dikuasai Kartel,” tulis Susi Pudjiastuti via X @susipudjiastuti, Rabu (9/7/2025) pukul 07.21 WIB.

Tanggapan Susi pun sontak memicu respon dari publik. Banyak yang setuju dengan dugaan Susi bahwa tata niaga beras di Indonesia tidak sepenuhnya murni berdasarkan mekanisme pasar, melainkan dikendalikan praktik-praktik monopoli dalam distribusi dan perdagangan beras nasional. 

“Harga beras diluar logika prinsip ekonomi. Artinya beras sekarang dikuasai para kartel & berbahaya bagi kelangsungan hidup rakyat,” tulis netizen berakun @harya101.

Salah seorang netizen bahkan secara mendalam membandingkan kapasitas pengusaha yang terlibat dalam kartel dengan Bulog dalam penyediaan pasokan dan distribusi. 

“Kartel memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan harga melalui manipulasi pasar, terutama karena mereka dapat mengendalikan pasokan dan distribusi secara terselubung. Dibandingkan dengan Bulog, yang berupaya menstabilkan harga namun terbatas oleh kapasitas dan sumber daya, kartel lebih dominan dalam menciptakan fluktuasi harga yang merugikan konsumen dan petani,” ungkap akun @Rahadi240987455.

Baca juga: Pemerintah Diminta Segera Stabilkan Harga Beras di Tengah Stok yang Melimpah

Komentar menarik juga disampaikan oleh akun @Rahadi0816. Dia menyebutkan kartel dapat menciptakan kelangkaan pasokan semu. “Meskipun tidak ada data spesifik mengenai volume stok beras yang dikuasai kartel, dugaan praktik kartel di Indonesia memiliki potensi besar untuk mempengaruhi harga beras melalui manipulasi pasar. Kartel dapat menciptakan kelangkaan pasokan artifisial, menimbun beras,” tulisnya.  

Netizen dengan akun @strike653811 bahkan meminta satgas pangan bergerak. “Betul banget kuncinya di kartel, Satgas Pangan harus bergerak,” komentarnya.

Pernyataan Susi ini semakin memperkuat dugaan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman terhadap praktik mafia pangan.

Pada saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IV DPR RI, Senin, (7/7/2025), Mentan Amran menyampaikan bahwa berdasarkan investigasi yang dilakukan tim Kementan sebanyak 212 merek beras dari total 268 merek yang diperiksa diketahui tidak sesuai dengan ketentuan mutu, berat, dan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. 

“Kami sudah kirim (data) ke Pak Kapolri dan Pak Jaksa Agung langsung. Saat ini, proses pemeriksaan sudah berjalan,” ujar Mentan Amran. 

Amran berharap persoalan ini segera dituntaskan, apalagi saat ini produksi beras nasional tengah mengalami peningkatan signifikan.

“Kalau stok kita sedikit, tentu langkah ini tidak bisa dilakukan karena bisa memukul balik. Tapi sekarang stok kita banyak,” tegasnya.

Ia pun meminta pihak-pihak yang masih melakukan pelanggaran untuk segera memperbaiki praktik distribusinya. Satgas Pangan Polri, katanya, terus bergerak melakukan pemeriksaan, tidak hanya di kota besar tetapi juga hingga ke daerah-daerah.

Baca juga: Menteri Pertanian Temukan Anomali Harga Beras Naik di Tengah Stok yang Melimpah