DPR Minta Kementerian PU Koordinasi dengan Pemda Terkait Fasilitas Umum Terdampak Banjir dan Longsor

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperbaiki fasilitas umum (fasum) yang rusak akibat bencana banjir dan longsor. 

Andi menjelaskan fasum yang terdampak bencana banjir hingga longsor di sejumlah daerah harus segera ditangani agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan normal.

“Wilayah di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) juga tak luput dari bencana banjir. Selain karena hujan dengan intensitas tinggi, banjir di Jabodetabek juga disebabkan lantaran luapan air sungai hingga tanggul jebol,” kata Andi kepada wartawan, Kamis (10/7/2025).

Andi mengungkapkan bahwa BNPB melaporkan terjadi angin puting beliung disertai hujan lebat di Kabupaten Toli-toli, serta longsor di Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bogor.

"Kami harap kementerian/lembaga terkait lebih optimal lagi dalam melakukan mitigasi bencana. Didalami apa penyebab banjirnya, longsornya, selain curah hujan yang tinggi,” kata Iwan Aras. 

"Kalau penyebab banjir yang disebabkan sungai-sungai, tentu kami minta Kementerian PU ataupun Dirjen SDA untuk mengambil langkah-langkah konkret. BMKG juga harus aktif dalam melakukan mitigasi,” kata dia.

Legislator Gerindra itu pun mendorong instansi terkait memperkuat sistem peringatan dini kebencanaan.

Dia juga ingin kementerian terkait memastikan kesiapan tim siaga bencana serta menjamin pemenuhan kebutuhan warga terdampak di setiap daerah.

"Kami akan terus memantau dan mendorong agar pemulihan pasca bencana tidak hanya mengandalkan bantuan jangka pendek, tetapi juga menjawab akar persoalan, terutama dalam konteks adaptasi terhadap krisis iklim dan pembangunan wilayah yang lebih tangguh,” pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan dinamika atmosfer yang tidak lazim telah menyebabkan mundurnya musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia.

Fenomena ini juga meningkatkan potensi cuaca ekstrem dalam beberapa pekan terakhir.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengatakan bahwa hingga akhir Juni 2025, baru sekitar 30 persen wilayah Zona Musim yang mengalami peralihan ke musim kemarau.

"Padahal secara klimatologis, pada waktu yang sama, biasanya sekitar 64 persen wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau,” ungkap Dwikorita melalui keterangan tertulis, Selasa (8/7/3025).

Kemunduran musim kemarau tahun ini, kata Dwikorita, merupakan dampak dari lemahnya Monsun Australia dan tingginya suhu muka laut di selatan Indonesia.

Kedua faktor ini menyebabkan tingginya kelembapan udara yang memicu terbentuknya awan hujan, bahkan di tengah periode yang seharusnya kering.

Kondisi ini diperburuk oleh berbagai fenomena atmosfer seperti aktifnya Madden-Julian Oscillation (MJO) dan gelombang ekuator (Kelvin dan Rossby Equator) yang mendukung pembentukan awan konvektif dan memperbesar potensi hujan lebat.

"Kendati ENSO dan IOD berada dalam fase netral dan diperkirakan akan tetap netral hingga akhir tahun, curah hujan di atas normal masih terus terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia sejak Mei dan diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2025," jelasnya.

Dampak dari kondisi ini, kata Dwikorita, sudah mulai terasa dalam bentuk hujan ekstrem yang terjadi di berbagai daerah, terutama pada 5 dan 6 Juli lalu.

Hujan dengan intensitas lebih dari 100 mm per hari tercatat di Bogor, Mataram, Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai, serta sejumlah wilayah di Jabodetabek, menyebabkan banjir, longsor, pohon tumbang, dan gangguan aktivitas masyarakat.

Dwikorita menyampaikan, BMKG telah memberikan peringatan dini cuaca mingguan dan diupdate secara berkala 3 hingga 6 jam sebelum kejadian berlangsung.

Peringatan dini tersebut disebarluaskan melalui aplikasi InfoBMKG, media sosial, WhatsApp Group, dan kanal komunikasi lainnya.

BMKG juga terus berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, operator transportasi, serta instansi teknis lainnya guna mengantisipasi risiko lanjutan.

Fenomena cuaca ekstrem yang terus terjadi ini, kata Dwikorita, menunjukkan bahwa dinamika atmosfer masih sangat aktif meskipun Indonesia telah memasuki periode kemarau.

Berdasarkan hasil analisis terkini, wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat dalam sepekan ke depan meliputi Jawa bagian barat dan tengah (termasuk Jabodetabek), Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Maluku bagian tengah, dan Papua bagian tengah dan utara.

"Potensi hujan ini diperkirakan akan bergeser ke wilayah tengah dan timur Indonesia pada periode 10 hingga 12 Juli 2025," pungkasnya. 

Baca juga: Cuaca Ekstrem Jadi Kendala Proses Pencarian PNS Kemendagri yang Hilang akibat Longsor Puncak Bogor

BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terkini dan memperhatikan peringatan dini guna menghindari dampak yang lebih besar dari bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, dan gangguan transportasi.