Komisi IX DPR Soroti Penambahan Anggaran untuk Program MBG: Anggaran Besar Tak Sebatas Memberi Makan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini mengingatkan, usulan tambahan anggaran sebesar Rp 118 triliun untuk Badan Gizi Nasional (BGN) tak hanya dialokasikan ke program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Yahya, masalah utama yang harus dibenahi BGN adalah rendahnya edukasi gizi untuk usia dini dan lemahnya akses pangan sehat di berbagai daerah.

Baca juga: BGN: Per 1 Juli 2025 Penerima Manfaat Makan Bergizi Gratis 5,6 Juta Orang, Terbanyak di Jawa Barat

"MBG program mulia, tetapi anggaran yang besar harus diarahkan tidak hanya untuk memberi makan, melainkan untuk mengubah pola konsumsi, memperbaiki rantai pasok pangan lokal, dan memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi yang benar dan berimbang," ujar Yahya kepada wartawan, Selasa (15/7/2025).

Dia mengatakan, usulan tambahan anggaran sebesar Rp 118 triliun akan menjadi pemborosan jika BGN hanya fokus terhadap hal-hal yang berkaitan dengan distribusi makanan.

Baca juga: Bertemu Presiden Lula, Prabowo Akui Program Makan Bergizi Gratis Terinspirasi dari Brasil

"Program ini akan menjadi pemborosan terbesar jika hanya difokuskan pada pengadaan makanan tanpa menyentuh akar masalah yang selama ini menjadi penyebab krisis gizi," kata Politisi Golkar itu .

Komisi IX, dikatakan Yahya, akan membedah terlebih dahulu usulan tambahan anggaran dari BGN sebelum menyetujuinya.

Dikatakan Yahya, MBG jangan hanya menjadi proyek distribusi makanan tanpa adanya program perbaikan gizi untuk jangka panjang.

"Tentunya akan kita bahas terlebih dulu, kita akan bedah secara mendalam sebelum mengambil keputusan. Ini menjadi salah satu fungsi penganggaran dan pengawasan DPR. MBG harus menjadi tonggak awal reformasi menyeluruh terhadap sistem gizi nasional yang selama ini rapuh, fragmentaris, dan berorientasi jangka pendek," sambungnya. 

Dia kembali mengingatkan, anggaran besar BGN harus menjadi modal pemerintah dalam melakukan reformasi perbaikan gizi anak Indonesia. 

"Jika anggaran besar hanya disalurkan tanpa disertai reformasi sistemik, maka kita hanya mengulang pola bantuan pangan konvensional yang tidak menyelesaikan persoalan struktural. Negara butuh keberanian untuk mengubah pendekatan dari memberi makan menjadi mendidik gizi," tandas Yahya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional RI (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, pihaknya mengusulkan penambahan anggaransebesar Rp118 Triliun untuk pemenuhan program makan bergizi gratis (MBG) 2026.

Usulan itu disampaikan oleh Dadan, saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (10/7/2025). 

"Ya kita usulkan tambahan (anggaran) Rp118 Triliun," kata Dadan saat ditemui awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Menurut Dadan, pihaknya telah menerima pagu indikatif untuk tahun 2026 sebesar Rp217 Triliun berdasarkan surat keputusan dari Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu) dan Kementerian PPN/Bappenas.

Hanya saja, anggaran Rp217 Triliun itu hanya cukup untuk menjalankan program MBG hingga sampai bulan Agustus 2026 mendatang.