Mendompleng Nama Jokowi Justru Bakal Menghambat Elektabilitas PSI?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyebut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) keliru mengambil langkah untuk mengidentikkan diri dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. 

Menurutnya, keinginan PSI untuk mendompleng nama Jokowi untuk meningkatkan elektabilitas partai bisa saja tidak terealisasi.

"Berpikir demikian tentu sangat matematis. Dalam politik, berpikir matematis tentu kerap mengecoh, dan hasilnya akan jauh dari harapan," kata Jamiluddin dalam pesan yang diterima, Selasa (22/7/2025).

Jamiluddin yang juga Mantan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi IISIP Jakarta ini mengatakan langkah mendompleng Jokowi baru berarti ketika Jokowi masih menjabat sebagai Presiden RI. 

Jokowi, disebut, ketika itu memiliki ketokohan dan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. 

"Isu negatif seolah datang silih berganti yang dengan sendirinya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi. Karena itu, mengidentikan PSI dengan Jokowi justru berpeluang jadi bumerang," katanya.

"Masyarakat dikhawatirkan bukan mengidolakan PSI, tapi justru menjauh. Hal itu tentunya bukan berkah yang didapat, tapi justru bumerang," katanya. 

Selain itu, Jamiluddin menilai upaya mengidentikkan partai dengan Jokowi menjadi indikasi kegagalan PSI. 

Dia mengatakan sebagai partai anak muda, PSI terkesan tidak percaya diri pada kader yang dimilikinya.

Bahkan, untuk mengerek elektabilitas, Jamiludin menyebut PSI akhirnya mengambil jalan pintas dengan mendompleng ketokoan dan popularitas Jokowi. 

"Jadi, kiranya keliru bagi PSI bila saat ini bersandar kepada Jokowi. PSI bisa jadi akan semakin redup mengikuti redupnya Jokowi," tandasnya.

Diketahui, kabar Jokowi bakal mengisi posisi khusus di PSI pada gelaran Kongres PSI di Kota Solo, Jawa Tengah itu, sebelumnya disampaikan oleh Ketua DPD PSI Sukoharjo, Farid Muhananto.

Namun, saat Jokowi menghadiri Kongres PSI di Gedung Graha Saba Buana, Surakarta, pada Sabtu (19/7/2025), tidak ada pengumuman apapun. 

Kendati demikian, ketika Jokowi menghadiri Kongres PSI pada Sabtu lalu, dia memberikan pernyataan bahwa ia akan mendukung PSI secara penuh dan bekerja sekeras-kerasnya untuk itu. 

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, sebelumnya, mengungkapkan kehadiran Jokowi menjadi pembicara saat kongres menjadi wujud, PSI memang disiapkan untuk kendaraan politik eks Wali Kota Solo tersebut.

"Ketika forum hari ini (Sabtu lalu), ada pesan kebangsaan dari Jokowi yang notabene bukan kader resmi, ini kan jelas partai ini sebenarnya adalah eksposure dan karpet merah yang sengaja dipersiapkan PSI untuk Jokowi."

"The one and only partai ini kiblat politiknya hanyalah Jokowi," ujarnya kepada Tribunnews.com, Senin.

Ade juga mengatakan PSI menjadi alat Jokowi ketika dia mendapat kecaman atau kritikan dari publik. Menurutnya, para kader partai berlambang gajah berkepala merah itu akan pasang badan.

Hal itu sudah mulai terlihat sejak Jokowi dipecat dari PDIP pada Desember 2024 lalu, karena dianggap mendukung Prabowo Subianto saat Pilpres 2024.

Adapun nasib serupa juga dialami oleh putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, karena menjadi pendamping Prabowo serta menantunya, yakni Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, yang mendukung Prabowo-Gibran pada pilpres tahun lalu.

"Memang sejak ada konflik politik antara Jokowi dengan PDIP, per hari ini juga, kader-kader PSI dan termasuk elite-elite PSI adalah mereka yang pasang badan menjadi garda depan dari bully dan kritikan manapun," ujar Ade.

"Pasca-pilpres, sangat kelihatan sekali di media sosial, media mainstream, dan debat-debat terbuka, yang selalu memberikan dukungan secara total dengan Pak Jokowi tidak ada partai yang lain selain PSI," sambungnya.