Keikutsertaan Pramuka Indonesia di Forum Internasional Terkendala Kebijakan Kwarnas

Priyo juga menyoroti manfaat besar yang diperoleh pramuka dalam mengikuti kegiatan seperti Jambore Dunia dan Moot.

Ia sendiri pernah menjadi peserta Jambore Dunia pada 1967 di Idaho, Amerika Serikat, dan menyaksikan langsung apresiasi terhadap kontingen Indonesia.

Kala itu, keikutsertaan Indonesia menandai kembalinya Gerakan Pramuka ke dalam World Organization of the Scout Movement (WOSM).

Baca juga: Jambore Pramuka Muslim Dunia 2025 di Indonesia Segera Dapat Rekomendasi IUMS

Selain absennya Indonesia dalam World Scout Moot, hingga akhir Juli 2025 Kwarnas juga belum mengeluarkan edaran resmi ke daerah terkait keikutsertaan dalam Jambore Asia Pasifik yang dijadwalkan berlangsung di Filipina pada Desember mendatang.

Hal serupa terjadi untuk Konferensi Pramuka Asia Pasifik di Taiwan pada Oktober, di mana belum ada pendaftaran dari pihak Kwarnas.

Kondisi ini diperburuk dengan adanya tunggakan iuran Indonesia kepada WOSM yang mencapai sekitar 800 ribu dolar AS. Jika tidak segera diselesaikan, hal ini berpotensi membuat keanggotaan Gerakan Pramuka Indonesia di WOSM ditangguhkan.

Hal ini sempat menjadi salah satu agenda dalam pertemuan antara pimpinan Kwarnas dengan Sekjen WOSM David Berg dan Direktur Eksekutif Biro Asia Pasifik Jose Rizal C. Pangilinan di Jakarta pekan lalu.

Dalam pertemuan tersebut, WOSM mendorong Indonesia untuk tetap aktif berpartisipasi dalam kegiatan regional dan global, termasuk pengiriman kontingen ke Jambore dan konferensi.

Namun demikian, sikap pimpinan Kwarnas yang cenderung membatasi partisipasi dianggap semakin menjauhkan semangat inklusi dan keterlibatan internasional yang selama ini menjadi ciri khas Gerakan Pramuka.

Dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) pada 1 Juni 2025, pimpinan Kwarnas mendapat dukungan dari para Ketua Kwarda di seluruh Indonesia untuk melakukan pembatasan dan seleksi ketat terhadap keikutsertaan kontingen Indonesia dalam kegiatan internasional. Namun, keputusan ini juga mendapat kritik.

Koordinator Gemma Pramuka (Gerakan Menegakkan Satya dan Darma Pramuka), Djatmiko Rasmin, menyayangkan sikap pasif para pimpinan Kwarda dalam Rakorsus tersebut. Ia menilai semestinya Kwarda membela hak peserta didik pramuka untuk terlibat dalam proses pendidikan global melalui kegiatan seperti Moot dan Jambore.

“Kakak pimpinan Kwarda seharusnya bersikap kritis terhadap kebijakan ini. Kami mohon kepada Bapak Presiden Prabowo selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional untuk meluruskan keputusan yang telah diambil Ketua Kwarnas,” ujar Djatmiko.