Demokrat Ingin Kepala Daerah Tetap Dipilih Langsung Bukan Melalui DPRD, Hormati Sikap Cak Imin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, menegaskan partainya masih ingin Pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat, bukan melalui anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD.

Hinca menanggapi usul Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin agar kepala daerah dipilih melalui DPDRD.

"Pikiran Cak Imin ya kita hormati sebagai pikiran Partai Kebangkitan Bangsa tapi Partai Demokrat bersikap kami masih seperti yang dulu, belum pindah ke lain hati," kata Hinca kepada wartawan, Selasa (28/7/2025).

Anggota Komisi III DPR RI itu pun mengingatkan bahwa keputusan untuk menggelar pilkada secara langsung merupakan salah satu legasi reformasi politik di era Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Karena itulah, pilihan kita berdemokrasi. Pilihan kita berdemokrasi, ya sudah pemilihan langsung," kata Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara III ini.

Dia berpandangan jika ada masalah dalam implementasi pilkada langsung, solusi yang harus ditempuh yakni perbaikan pada aspek penyelenggaraannya.

"Demokrasi tetaplah pilihan kita. Kalau kurang pelaksanannya, kita perbaiki," tandasnya.

Sejarah Pilkada di Indonesia

Sebelum reformasi di awal masa awal kemerdekaan (1945–1966), kepala daerah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau dipilih oleh DPRD atau dipilih oleh DPRD.

Kemudian di masa Orde Baru (1966–1998), pemilihan kepala daerah tetap dilakukan oleh DPRD namun sangat dipengaruhi oleh pemerintah pusat

Rakyat tidak memiliki suara langsung dalam memilih pemimpin daerah

Memasuki era reformasi 1997-1998, Pilkada langsung ditetapkan pada 1999  melalui UU Nomor  22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah membuka jalan bagi otonomi daerah.

Pada 2004 melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur pilkada langsung , menggantikan sistem DPRD.

Alasan Cak Imin

Cak Imin mendukung wacana pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD atau pemilu tidak langsung saat berbicara di depan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Hari Lahir ke-27 PKB pekan lalu.

"Perlu dibuat satu perundang-undangan dari sistem politik nasional kita yang benar-benar kondusif bagi percebatan pembangunan nasional. Salah satunya yang kami juga telah menyampaikan kepada bapak preiden langsung, saatnya pemilihan kepala daerah, dilakukan evaluasi total manfaat dan mudaratnya," kata Cak Imin di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025). 

Cak Imin menjelaskan bahwa beberapa kepala daerah melakukan konsolidasi politik yang lamban.

"Akibat proses politik yang terlalu panjang. Kalau tidak ditunjuk pusat, minimal pilkada, maksimal dipilih DPRD di seluruh tanah air," katanya.

Namun, Cak Imin mengaku usulan ini menantang karena banyak terjadi penolakan.

"Tetapi PKB bertekad tujuannya hanya satu, efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku-liku dalam satu tahapan demokrasi. Apalagi ada isu, belum putus di DPR, pemisahan pilkada dan pemilihan umum, dari keputusan itu yang disetujui rekan-rekan penundaan pemilu DPRD saja. Yang laik tidak setuju," kata dia.

"Kita berharap di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto akan terjadi konsolidasi demokrasi yang efektif, bagi terwujudnya tujuan demokrasi yaitu keadilan dan kemakmuran," tandas Cak Imin.