Sebut Daya Beli Rakyat Semakin Melemah, DPR Pertanyakan Janji Prabowo-Gibran di Sektor Ekonomi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Darmadi Durianto, mempertanyakan realisasi janji kebijakan ekonomi yang digaungkan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dia mengungkapkan, janji pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dihembuskan Presiden Prabowo bertolakbelakang dengan realitas yang ada saat ini.

Baca juga: Rerie Yakin Kolaborasi Sektor Pendidikan dan Dunia Usaha Bisa Tekan Tingkat Pengangguran Usia Muda

Pasalnya, lanjut dia, jika menilik berbagai data dan indikator yang ada, kondisi perekonomian kelas menengah ke bawah khususnya tengah mengalami pelemahan yang cukup mendalam.

Misalnya, lanjut dia, data soal konsumsi rumah tangga mengalami tren penurunan yang cukup dalam.

Baca juga: Paket Stimulus Ekonomi Bakal Lanjut, Menko Airlangga: Diumumkan Awal September 2025

Daya beli masyarakat adalah kemampuan individu atau kelompok dalam membeli barang dan jasa menggunakan pendapatan yang mereka miliki. Ini merupakan indikator penting untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan kesehatan pasar.

"Angka konsumsi rumah tangga, yang notabenenya adalah salah satu kontributor utama PDB, menunjukkan penurunan. Hal ini mencerminkan permintaan domestik yang melemah," urai Bendahara Megawati Institute itu kepada wartawan, Senin (28/7/2025).

Tak hanya itu, Darmadi menjelaskan, berdasarkan data bahwa Indeks Penjualan Ritel dan Survei Keyakinan Konsumen (IKK) juga mengalami penurunan.

"Mandiri Spending Index, Indeks Keyakinan Konsumen, dan indeks penjualan riil menurun signifikan sejak awal 2025," jelas Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta III yang mencakup Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu itu.

Yang paling mencolok, kata dia, melihat indikator pelemahan ekonomi masyarakat juga bisa dilihat, misalnya terkait tren penurunan jumlah pemudik dan uang beredar.

"Tahun 2025, jumlah pemudik turun 24 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan konsumsi karakteristik musiman melemah. Selain itu, pertumbuhan uang beredar juga terkontraksi," kata Darmadi.

Darmadi mengingatkan agar Presiden Prabowo Subianto fokus mengurus berbagai problem ekonomi yang tengah mendera masyarakat saat ini.

"Bapak Presiden sebaiknya fokus saja urus perekonomian bangsa yang sedang tidak baik-baik saja saat ini," ujarnya.

Tak hanya Presiden Prabowo, Darmadi juga menyinggung janji kampanye Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang pernah mengumbar janji pembukaan 19 juta lapangan pekerjaan.

Menurutnya, janji tersebut bagaikan adegan pesulap yang tengah beratraksi di panggung.

"Sekitar 14.000 pekerja formal di sektor manufaktur terkena PHK pada awal 2025, yang memperburuk pendapatan rumah tangga. Dia kira buka lapangan kerja itu seperti main sulap yang sim salabim abra kadabra. Yang harusnya atraktif itu model kebijakan, bukan ucapan (janji 19 juta lapangan pekerjaan)," sindirnya.

Baca juga: Bupati Purworejo Ajak Diaspora Kolaborasi dan Investasi Bangun Daerah Asal

Darmadi juga menyoroti kondisi industri manufaktur tanah air juga tidak dalam kondisi baik-baik saja.

"Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur berada di 46,7 pada April 2025, menandakan sektor ini memasuki zona kontraksi, yang cerminkan lemahnya permintaan dan produksi," katanya. 

Selain data dan indikator tesebut di atas, menurut Darmadi, sejumlah faktor juga bisa dikatakan sebagai sebab dibalik menurunnya daya beli masyarakat saat ini.

Faktor struktural dan finansial, misalnya, kata dia, di mana pendapatan riil yang tidak seimbang dengan harga

"Kenaikan harga barang dan jasa tidak diikuti kenaikan pendapatan riil, sehingga daya beli menurun," jelasnya. 

Selain itu, lanjut dia, faktor yang juga turut memengaruhi pelemahan daya beli masyarakat yaitu terkait beban pajak dan suku bunga.

"Peningkatan pajak dan suku bunga cicilan yang tinggi semakin menekan pendapatan disposable masyarakat, terutama kelas menengah," kata Darmadi.

Yang lebih memprihatinkan lagi, kata dia, fenomena judi online (judol) dan pinjol yang tengah membudaya di kalangan masyarakat saat ini menjadi salah satu sebab penting dibalik menurunnya pelemahan daya beli masyarakat.

"Maraknya judi online (judol) dan utang dari pinjaman online ilegal menggerogoti pendapatan rumah tangga. Sumber daya finansial habis untuk utang dan bukan konsumsi produktif," ujar dia.

Dia pun meminta agar Prabowo-Gibran segera menuntaskan berbagai problem tersebut.

"Rakyat tak butuh omon-omon, yang rakyat butuhkan adalah harga pangan murah, lapangan pekerjaan terbuka lebar, terbebas dari prilaku judol dan pinjol," ucapnya.

Baca juga: HNW: Indonesia Emas Tak akan Tercapai Jika Muda Terjebak Judi, Pinjol, dan Krisis Literasi

Prabowo-Gibran menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen selama masa pemerintahan 2024–2029.

Ini adalah salah satu janji ekonomi paling ambisius yang mereka sampaikan dalam berbagai forum, termasuk saat pelantikan dan debat internasional.

Strategi untuk Mencapai Target 8 Persen

• Hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri4
• Pengembangan ekonomi digital dan hijau sebagai mesin pertumbuhan baru
• Investasi besar-besaran di sektor energi bersih dan manufaktur kendaraan listrik
• Peningkatan konsumsi dan daya beli masyarakat melalui program sosial dan subsidi
• Reformasi birokrasi dan regulasi untuk mempercepat perizinan dan menarik investasi