BREAKING NEWS Dirut Inhutani V Jadi Tersangka, KPK: Suap Izin Lahan Hutan Bernilai Miliaran Rupiah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan Direktur Utama PT Inhutani V, Dicky Yuana Rady (DIC), sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait kerja sama pengelolaan kawasan hutan. 

Penetapan ini merupakan hasil dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim KPK pada Rabu, 13 Agustus 2025.

Selain Dicky, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka. 

Mereka adalah Djunaidi (DJN), Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng (PML) sebagai pihak pemberi suap, dan Aditya (ADT), staf perizinan dari SB Grup yang turut serta dalam penyuapan.

"Setelah melakukan pemeriksaan intensif dan menemukan sedikitnya dua alat bukti yang cukup, kami menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan tiga orang tersangka," ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Asep menjelaskan bahwa kasus ini merupakan bukti kerentanan sektor sumber daya alam, khususnya kehutanan, terhadap praktik korupsi. 

KPK menyoroti bagaimana suap dalam perizinan dapat merugikan negara dan mengabaikan tata kelola lingkungan yang baik.

Kronologi OTT

Operasi senyap KPK ini menjaring total sembilan orang di empat lokasi berbeda, yaitu Jakarta, Bekasi, Depok, dan Bogor. 

Operasi ini dilancarkan setelah tim KPK mendeteksi adanya penyerahan uang yang diduga sebagai bagian dari suap untuk memuluskan kepentingan bisnis PT PML.

Dari rangkaian penangkapan tersebut, KPK menyita sejumlah barang bukti signifikan, antara lain:

1. Uang tunai sebesar 189.000 dolar Singapura (setara Rp2,4 miliar).
2. Uang tunai senilai Rp8,5 juta.
3. Satu unit mobil Rubicon yang ditemukan di kediaman Dicky.
4. Satu unit mobil Pajero milik Dicky yang berada di rumah Aditya.

Konstruksi Perkara Suap

Kasus ini berawal dari kerja sama pengelolaan kawasan hutan antara PT Inhutani V (INH) dengan PT Paramitra Mulia Langgeng (PML) di Lampung, yang mencakup lahan seluas lebih dari 55.000 hektare.

Meskipun PT PML memiliki tunggakan kewajiban miliaran rupiah kepada PT INH, perusahaan tersebut tetap berupaya melanjutkan kerja sama pengelolaan hutan. 

Untuk memuluskan rencana ini, Direktur PT PML, Djunaidi, diduga melakukan pendekatan dan memberikan sejumlah uang serta fasilitas mewah kepada Direktur Utama PT Inhutani V, Dicky Yuana Rady.

Dugaan suap ini terungkap dalam beberapa peristiwa kunci:

1. Agustus 2024: Dicky diduga menerima uang tunai Rp100 juta dari Djunaidi untuk keperluan pribadi.

2. Juli 2025: Dalam sebuah pertemuan di lapangan golf, Dicky meminta sebuah mobil baru kepada Djunaidi.

3. Agustus 2025: Permintaan tersebut dipenuhi. Djunaidi, melalui stafnya Aditya, mengurus pembelian mobil baru senilai Rp2,3 miliar dan menyerahkan uang tunai 189.000 dolar Singapura kepada Dicky.

Suap ini diduga diberikan agar Dicky menyetujui perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) dan menandatangani Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang mengakomodir kepentingan bisnis PT PML.

Atas perbuatannya, para tersangka kini harus menghadapi konsekuensi hukum.

Sebagai pihak pemberi suap, Djunaidi dan Aditya dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak penerima, Dicky Yuana Rady disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Tipikor.

Ketiga tersangka akan menjalani penahanan pertama selama 20 hari, terhitung sejak 14 Agustus hingga 1 September 2025, di Rumah Tahanan Cabang KPK di Gedung Merah Putih.

Profil singkat

• Dicky Yuana Rady lahir di Bandung, 13 Maret 1967.
• Menjabat Direktur Utama PT Inhutani V sejak 26 Maret 2021. 
• Karir sebelumnya Kepala Divisi Regional Jawa Barat & Banten.
• Lulusan Sarjana Kehutanan Institut Pertanian Bogor tahun 1993.