Adian Napitupulu: DPR Harus Uji Kebenaran Pidato Presiden Prabowo, Bukan Sekadar Terima

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPP PDIP, Adian Napitupulu, menegaskan bahwa DPR memiliki tugas untuk menguji kebenaran setiap data dan pernyataan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD, Jumat (15/8/2025).

Adian Napitupulu adalah seorang politikus PDIP sekaligus mantan aktivis reformasi 98.

Ia lahir pada 9 Januari 1971 di Manado, Sulawesi Utara, dan saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mewakili daerah pemilihan Jawa Barat V sejak tahun 2014

Adian meminta para anggota DPR tidak boleh hanya sekadar menerima pernyataan Prabowo begitu saja.

“Pernyataan-pernyataannya baik, yang disampaikan bagus, angka-angkanya oke. Tugas DPR menurut gue setelah dia dengar angka-angka dan penyampaian-penyampaian itu, maka kita harus menguji apakah pernyataan itu sesuai tidak dengan kenyataan tentang lapangan kerja yang dibuka, apakah demikian tentang pertumbuhan ekonomi, apakah kenyataan demikian tentang persoalan problem-problem kerakyatan lain,” kata Adian.

Ia menyoroti khususnya pernyataan Presiden Prabowo terkait praktik perusahaan asing yang meraup keuntungan di Indonesia namun membawa keuntungannya keluar negeri.

“Menarik apa yang disampaikan Pak Prabowo terkait dengan mereka berusaha di sini, menjadi korporat besar di sini, lalu uangnya mereka bawa ke luar negeri. Itu terjadi nggak? Bagaimana negara bersikap terhadap hal seperti itu? Contohnya aplikator, aplikator Grab, itu kan perusahaan-perusahaan asing itu mencari uangnya dari sini, mereka bawa ke luar negeri. Negara bersikap dong terhadap hal seperti itu. Bukan dalam pernyataan, tapi dalam tindakan,” tegasnya.

Ketika ditanya apakah akan tetap bersikap kritis terhadap pemerintahan Prabowo, Adian menegaskan bahwa sikap kritis merupakan ciri setiap intelektual sejati.

“Kekritisan itu kan melekat pada, sebenarnya kekritisan itu meletak pada semua yang mengaku dirinya intelektual. Intelektualitas itu memaksa kita untuk selalu bertanya, kenapa, ada apa, kok bisa begitu, dan sebagainya. Itu adalah awalnya embrionya kekritisan. Jadi kalau sudah ada orang yang mengaku dirinya intelektual, tapi sudah berhenti bertanya, intelektualitasnya berhenti. Nah, sebagai intelektual ya dia pasti akan tetap kritis,” pungkasnya.

Pidato Presiden

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Pidato kenegaraan adalah pernyataan resmi yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia di hadapan lembaga legislatif, biasanya menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI setiap tanggal 16 Agustus.

Pidato ini memiliki fungsi penting dalam sistem demokrasi sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan komunikasi langsung antara pemerintah dan rakyat.

Sidang Tahunan MPR adalah forum resmi kenegaraan yang diselenggarakan setiap tahun oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, biasanya menjelang Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus.

Dalam Pidato Kenegaraannya, Prabowo menyebut sejumlah isu penting mulai dari pangan, kesehatan, korupsi, hingga isu pertahanan. Berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya, Prabowo juga membahas secara khusus isu tambang ielgal.