Anggaran MBG Tahun 2026 Tembus Rp335 Triliun: Lebih Tinggi dari Sektor Kesehatan, Pangan, dan Hukum

Dengan berkaca dari angka tersebut, program MBG melampaui anggaran di Kementerian Pertahanan sebesar Rp167,4 triliun, Polri Rp109,6 triliun, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Rp104,3 triliun, dan Kementerian Sosial (Kemensos) Rp76 triliun.

Program MBG Lampaui Anggaran Kesehatan, Ketahanan Pangan, hingga Bidang Hukum

MBG yang hanya merupakan satu program pemerintah saja melampaui anggaran untuk kesehatan, ketahanan pangan, dan bidang hukum untuk TA 2026.

Padahal, berdasarkan pemaparan dari Sri Mulyani, ada 14 program untuk ketahanan pangan, 14 program untuk peningkatan kesehatan, dan tiga program peningkatan penegakan hukum.

Dari segi anggaran saja juga berbanding jauh di mana anggaran untuk ketahanan pangan hanya Rp164,4 triliun. Sementara, anggaran untuk peningkatan kesehatan sebesar Rp244 triliun.

Sementara, untuk bidang hukum yang meliputi penindakan tindak pidana, penindakan korupsi, dan penyelesaian pidana narkotika, hanya sebesar Rp60,4 triliun.

Selengkapnya berikut rincian anggaran ketahanan pangan, peningkatan kesehatan, dan peningkatan penegakan hukum TA 2026:

Anggaran Ketahanan Pangan 

Distribusi dan Cadangan Pangan (Rp29,9 triliun)

• Jalan usaha tani 103 kilometer
• Sarana dan Prasarana di Pelabuhan Perikanan
• Cadangan pangan melalui Bulog untuk beras dan gabah 3 juta ton sebesar Rp22,7 triliun

Produksi (Rp114,1 triliun)

• Subsidi pukul 9,62 juta ton: Rp46,9 triliun
• Cetak sawah dan optimasi lahan 550 ribu hektare: Rp19,7 triliun
• Bantuan alat dan mesin pertanian pra panen tanaman pangan: 37 ribu unit
• Bendungan 15 unit dan irigasi 104 ribu hektare: Rp12 triliun
• Pengembangan kawasan padi: 2,1 juta hektare
• Bantuan benih indukan 63,4 juta ekor dan alat penangkap ikan 70 unit
• Kampung Nelayan Merah Putih 250 kampung dan pergaraman nasional 1.000 hektare: Rp6,6 triliun
• Dana Alokasi Khusus (DAK)) dan Dana Desa untuk ketahanan pangan Rp12,2 triliun

Konsumsi (Rp6,4 triliun

- Bantuan kerawanan pangan untuk 64,8 ribu orang
- Gerakan Pangan Murah bagi 39 kelompok masyarakat
- Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHO) Rp5,8 triliun

Anggaran Kesehatan 

Sarana Prasarana Kesehatan (Rp72,1 triliun)

• Revitalisasi Rumah Sakit di Daerah: Rp2,7 triliun
• Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) bagi 10.224 puskesmas dan 6.435 balai KB: Rp16,3 triliun
• Dana Alokasi Umum (DAU) bidang kesehatan untuk layanan masyarakat Rp41,7 triliun
• Pemeriksaan sampel makanan, obat, kosmetik, dan suplemen kesehatan: Rp300 miliar
• Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis: Rp200 miliar
• Layanan RS Kemenhan, RS Polri, serta RS Kejaksaan: Rp10,9 triliun

Layanan Kesehatan Masyarakat (Rp123,2 triliun)

• Bantuan iuran Jaminan Kesehatan (JK) bagi 96,8 juta jiwa dan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) bagi 49,6 juta jiwa: Rp69 triliun
• Makanan bergizi bagi ibu hamil/menyusui dan balita bagi 7,4 juta jiwa: Rp24,7 triliun
• Jaminan kesehatan ASN/TNI/Polri: Rp13,3 triliun
• Pemberian vaksin imunisasi dan pengadaan obat: Rp8,7 triliun
• Penanganan tuberkulosis melalui 6,2 juta skrining: Rp2 triliun
• Cek kesehatan gratis untuk 130,3 juta peserta: Rp2,6 triliun
• Dana desa untuk penanganan stunting: Rp2,9 triliun
• Fasilitas dan pembinaan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) bagi keluarga dengan bayi bawah dua tahun (baduta) bagi 93,8 ribu keluarga