Komisaris ASDP Tak Masalah Tantiem di BUMN Dihapus, Awiek: Dividen Terhadap Negara Bisa Lebih Besar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisaris Utama PT ASDP Indonesia Achmad Baidowi tak masalah dengan rencana pemerintah, yang akan mengapus tantiem atau bonus untuk komisaris BUMN.

ASDP sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang jasa transportasi penyeberangan dan pengelolaan pelabuhan.

Baca juga: Apa Itu Tantiem BUMN dan Berapa Besarannya? Prabowo Anggap sebagai Akal-akalan, Tegaskan Hapus

Menurutnya hal itu sebagai upaya pemerintah mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik.

"Termasuk juga keputusan presiden tidak memberikan tantiem kepada BUMN yang merekayasa laporan keuangan itu saya kira bagus untuk tata kelola good corporate governance," kata Baidowi saat dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (16/8/2025).

Baca juga: Dasco Ungkap Wamen yang Jadi Komisaris BUMN Tak Terima Tantiem

Pria yang akrab disapa Awiek itu bisa memahami rencana menghentikan tantiem untuk komisaris BUMN.

BUMN yaitu perusahaan yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara, melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Sebab hal itu bisa menghemat keuangan negara dan bisa bermanfaat untuk pos-pos lain yang lebih bermanfaat.

"Jadi bagi kami tidak ada masalah dan itu bagus-bagus saja dan niatnya kan penghematan terhadap keuangan. Sehingga dividen terhadap negara itu bisa lebih besar ketika tantiem untuk komisaris dihapus," pungkasnya.

Dividen adalah bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham sebagai bentuk imbal hasil atas investasi mereka di perusahaan tersebut.

Sebagai informasi, tantiem adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan kepada anggota direksi, dewan komisaris, dan/atau karyawan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja mereka, terutama jika perusahaan memperoleh laba. 

Pemberian tantiem biasanya didasarkan pada persentase tertentu dari laba bersih perusahaan dan diputuskan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan, dirinya bakal menghapus penerapan pemberian tantiem kepada direksi atau komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kebijakan tersebut bakal dilakukan oleh Prabowo lantaran banyak perusahaan BUMN yang rugi namun Komisaris dan direksinya mendapat tantiem dengan jumlah miliaran.

"Saya hilangkan tantiem, saya pun tidak mengerti apa tantiem itu itu akal-akalan mereka saja dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem. Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya 40 miliar setahun," kata Prabowo dalam pidatonya di sidang tahunan membahas RAPBN 2026, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Baca juga: Anggota Komisi VI DPR Dukung Kebijakan Presiden Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN

Tak hanya itu, Prabowo juga menegaskan, dirinya telah memangkas jumlah komisaris di beberapa perusahaan BUMN di Indonesia.

Kata dia, saat ini komisaris di BUMN paling banyak hanya dijabat paling banyak hanya 5 orang.

Kebijakan itu diambil lantaran banyak perusahaan BUMN yang rugi namun jumlah komisarisnya banyak.

"Kita tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal perusahaan rugi, komisaris nya banyak banget, saya potong setengah komisaris paling banyak 6 orang kalau bisa cukup 4 atau 5," kata Prabowo.