9 ABK Indonesia Berbulan-bulan Bertahan Hidup di Perairan Mozambik Buntut Turun Kapal Terkendala

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia melalui KBRI Maputo, Mozambik saat ini sedang menangani kasus 9 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi awak kapal di kapal tanker berbendera Gabon. 

Para WNI ini terlantar selama berbulan-bulan di perairan Mozambik karena masalah hukum pemilik kapal yang tidak patuh terhadap hukum negara setempat.

Mozambik merupakan sebuah negara di Afrika bagian tenggara yang berbatasan dengan Afrika Selatan, Eswatini, Tanzania, Malawi, Zambia dan Zimbabwe.

Saat ini logistik 9 WNI di kapal tanker berbendera Gabon makin minim.

Kemlu RI pun melayarkan suplai kebutuhan makanan kepada 9 WNI agar mereka bertahan sambil menunggu proses penanganan administrasi selesai. 

Baca juga: Belum WNI Tak Kurangi Rasa Sayang Pada Indonesia, Kimberly Ryder Sambut HUT Kemerdekaan RI

"Untuk menjaga kondisi kru WNI tetap sehat, KBRI Maputo telah mengirimkan bantuan logistik ke atas kapal," kata Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha kepada wartawan, Senin (18/8/2025).

Judha menjelaskan, kasus yang menimpa WNI ini terjadi berawal dari hak-hak para ABK yang tidak dipenuhi pemilik kapal berbendera Gabon.

Gabon adalah sebuah negara di pesisir barat Afrika Barat.

Baca juga: Kemlu RI Akui Ada 2 WNI Ditangkap Polisi Makau Gara-gara Jalankan Bisnis Restoran Ilegal

Laporan mengenai kasus ini diterima KBRI Maputo pada 15 Januari 2025. 

Dalam laporan yang diterima gaji selama 3 bulan awak kapal tersebut belum dibayarkan pemilik kapal. 

KBRI Maputo pun sudah berhasil menuntaskan hak-hak para ABK WNI pada Februari 2025.

Namun pada April, para awak asal Indonesia ini meminta turun dari kapal atau sign off karena pembayaran gaji mereka kembali terhambat.

Di sisi lain suplai logistik mereka juga kian minim. 

KBRI kemudian menindaklanjuti keinginan para awak kepada pemilik kapal dan otoritas Mozambik melalui nota diplomatik.

Tapi upaya awak kapal yang ingin turun ke darat terkendala masalah hukum pemilik kapal yang tidak bisa memenuhi kewajiban hukum negara Mozambik. 

"Atas pertimbangan keselamatan jalur pelayaran, otoritas Mozambik juga mensyaratkan pemilik kapal untuk menyiapkan kru pengganti sebelum 9 kru WNI dapat melakukan sign off," katanya.

Kemlu RI dan Kemenhub berkoordinasi dengan perusahaan yang memberangkatkan para WNI di Indonesia.

Saat ini Kemlu dan KBRI Maputo terus memantau dan berkomunikasi dengan para kru WNI, seraya mempercepat proses sign off serta pemenuhan hak-hak mereka.

"Kemlu dan KBRI Maputo terus memonitor dan menjalin komunikasi dengan para kru WNI dan terus mendorong solusi secepatnya untuk proses sign off dan pemenuhan hak hak mereka," kata Judha.