Prabowo Mendadak Panggil Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung, Seskab Sebut Bahas Tambang Ilegal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mendadak memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di kediamannya di Padepokan Garuda Yaksa di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Selasa (19/8/2025) malam.

Kabar itu dibenarkan oleh Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya. Selain mereka, Presiden Prabowo juga memanggil sejumlah menteri terkait.

"Tadi malam, Selasa, 19 Agustus 2025, Presiden Prabowo mendadak memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor," ujar Teddy saat dikonfirmasi, Rabu (20/9/2025).

Teddy mengungkapkan pertemuan itu berlangsung tertutup selama 4 jam.

Pertemuan itu membahas mengenai penertiban tambang ilegal hingga kawasan hutan.

"Dalam pertemuan tertutup sekitar lebih dari 4 jam tersebut, Presiden Prabowo meminta update dari beberapa persoalan penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal," jelasnya.

Selain itu, tampak hadir Menko Pangan Zulkifli Hasan, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menlu Sugiono, dan Mensesneg Prasetyo Hadi.

Prabowo Subianto baru-baru ini mengangkat isu tambang ilegal sebagai salah satu prioritas nasional yang sangat serius.

Dalam pidato kenegaraannya pada Sidang Tahunan MPR RI tanggal 15 Agustus 2025, ia mengungkap bahwa terdapat 1.063 titik tambang ilegal di Indonesia yang berpotensi merugikan negara hingga Rp300 triliun.

Poin-Poin Penting Pernyataan Prabowo

• Jumlah tambang ilegal: 1.063 titik tersebar di berbagai wilayah Indonesia
• Kerugian negara: Diperkirakan mencapai minimal Rp300 triliun
• Ancaman keselamatan: Tambang ilegal rawan longsor dan telah menelan korban jiwa
• Peringatan keras: Prabowo memperingatkan agar tidak ada “orang besar”—termasuk jenderal aktif, pensiunan, atau anggota partai politik—yang membekingi praktik ilegal ini
• Langkah hukum: Pemerintah membentuk Ditjen Gakkum ESDM untuk menindak tegas pelanggaran di sektor pertambangan

Fokus Wilayah

Beberapa daerah seperti Papua, Cirebon, dan Manokwari disebut masih memiliki aktivitas tambang ilegal yang aktif, bahkan memicu konflik sosial.

Sikap Tegas

• Prabowo menegaskan bahwa bahkan jika anggota partainya sendiri terlibat, ia tidak akan melindungi mereka. Ia mendorong siapa pun yang terlibat untuk menjadi justice collaborator demi mengungkap jaringan pelaku.
• Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menata ulang tata kelola sumber daya alam secara transparan dan adil.