Minggu, 24 Agustus 2025

OTT KPK di Kementerian Tenaga Kerja

Analis Apresiasi Prabowo yang Langsung Pecat Immanuel Ebenezer: Peringatan Juga Buat Pejabat Lain

Analis mengatakan pemecatan Noel ini merupakan bentuk komitmen Prabowo dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Penulis: Rifqah
Editor: Febri Prasetyo
Kolase Tribunnews.com
PRABOWO PECAT IMMANUEL EBENEZER - Kolase foto Prabowo Subianto dan Immanuel Ebenezer. Analis mengatakan pemecatan Noel ini merupakan bentuk komitmen Prabowo dalam memberantas korupsi di Indonesia. 

TRIBUNNEWS.COM - Analis politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Adi Prayitno, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang langsung memberhentikan Immanuel Ebenezer atau Noel dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Noel sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK Rabu (20/8/2025) malam di Jakarta dan resmi ditetapkan tersangka pada Jumat (22/8/2025).

Dia diduga menerima aliran dana sebanyak Rp3 miliar dalam kasus dugaan pemerasan untuk pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Menurut Adi, pemecatan Noel ini merupakan bentuk komitmen Prabowo dalam memberantas korupsi di Indonesia, sekalipun itu dari jajaran di Kabinet Merah Putih atau bahkan dari Partai Gerindra sendiri yang dipimpinnya.

Dalam beberapa kesempatan, Prabowo kerap menyampaikan peringatan tegas terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam jajaran pemerintahan.

Prabowo menegaskan negara tidak akan tinggal diam menghadapi pelanggaran yang merugikan rakyat dan bertekad menegakkan hukum tanpa kompromi dan tanpa pandang bulu.

"Saya kira ini sebagai salah satu bentuk keseriusan dan komitmen dari pemerintah, tidak main-main dengan urusan korupsi. Prabowo Subianto sudah berulang kali soal pemberantasan korupsi. Bukan hanya akan dikejar ke Antartika, tapi siapa pun dia, terlepas apapun partainya, suku, agama, dan bahkan kalau dia berasal dari partainya sendiri tidak akan dilindungi," kata Adi, Minggu (24/8/2025), dikutip dari YouTube tvOneNews.

Adi pun mengatakan pemecatan Noel itu sebagai bentuk penegasan dari Prabowo juga bahwa pemerintahan saat ini tidak akan mentoleransi tindakan apapun bagi para pembantunya di kabinet yang melakukan tindakan koruptif.

Karena itu, menurut Adi, hal tersebutlah yang patut diapresiasi dari pemerintahan Prabowo yang menginginkan bangsa ini menjadi besar, jadi pemberantasan korupsi harus di atas segala-galanya.

"Jadi apa yang terjadi pada wakil menteri tenaga kerja kemudian kena OTT dan kemudian dipecat. Ini adalah sebagai penebalan bagaimana pemerintah hari ini, tak ada toleransi apapun bagi para pembantunya yang melakukan tindakan-tindakan yang koruptif dan hebatnya lagi enggak lama setelah itu kemudian diberhentikan dia sebagai posisinya dalam wakil menteri," ucapnya.

"Inilah yang saya kira layak diapresiasi, karena saya kira kalau kita bicara tentang upaya untuk menjadi bangsa yang besar, pertumbuhan ekonomi itu ingin dicapai, maka persoalan hukum dalam hal ini adalah korupsi, memang harus di atas segala-galanya," tambah Adi.

Baca juga: Immanuel Ebenezer Terjaring OTT Jadi Tamparan untuk Prabowo, ICW: Produk Bagi-bagi Kursi Kementerian

Adi mengatakan pemecatan Noel ini sekaligus juga menjadi peringatan keras bagi pejabat publik lainnya bahwa Prabowo akan tegas menindak siapapun yang merugikan negara.

"Nah, yang kedua bagi saya secara politik, ini kan ngasih pesan ke yang lain, pejabat-pejabat publik, menteri, wakil menteri, kepala badan, dan pejabat publik yang lain, bahwa Prabowo Subianto di pemerintahannya kali ini akan menindak siapapun kalau dia merugikan negara dan jelas-jelas abuse of power," tegasnya.

Selama 10 bulan kepemimpinan Prabowo, penegakkan hukum terkait tindak pidana korupsi ini juga menunjukkan kepuasan publik.

"Kalau kita hitung rata-rata secara umum ini sudah masuk 10 bulan, bagaimana Prabowo Subianto sudah menjadi presiden, saya tangkap bagaimana penegakan hukum dalam konteks soal korupsi. Saya kira memang harus kita apresiasi. Bahkan ada survei yang mengatakan tingkat kepuasan publik soal penindakan terkait dengan korupsi ini kan mencapai 80 persen," ungkap Adi.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan