Eks Wamenaker Noel Minta Amnesti Prabowo usai Jadi Tersangka, Dinilai Sulit dan Seharusnya Ditolak

Hasbi lantas mengingatkan, pemberian amnesti atau abolisi berpotensi melemahkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi.

"Jika amnesti atau abolisi diberikan kepada saudara Noel, itu akan menjadi kontraproduktif terhadap gerakan pemberantasan korupsi yang dipimpin presiden, jadi saya yakin presiden tidak akan melakukan hal ini," imbuh dia.

2. Sudah Seharusnya Ditolak Prabowo

Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito, menyebut permintaan amnesti dari Immanuel Ebenezer sudah seharusnya ditolak Presiden Prabowo Subianto.

Indonesia Memanggil Lima Tujuh (IM57+ Institute) merupakan organisasi gerakan antikorupsi yang didirikan sejumlah eks pegawai KPK.

Menurut Lakso, permintaan amnesti dari Noel harus ditolak Prabowo.

Mengingat operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dilakukan hanya berselang 4 minggu setelah adanya penahanan tersangka kasus korupsi terkait tenaga kerja asing (TKA) di Kementerian yang sama.

Lakso Anindito yang merupakan mantan penyidik KPK itu menyatakan, langkah hukum amnesti sejatinya tidak tepat diminta pihak yang diduga bersalah.

"Permintaan amnesti tersebut sebetulnya tidak tepat untuk diminta dan Presiden Prabowo sudah seharusnya menolaknya," ungkap Lakso dalam keterangannya, Minggu (24/8/2025).

3. MAKI Ingatkan Prabowo Tak Beri Amnesti

Senada dengan IM57+ Institute, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) juga menilai permintaan amnesti Noel kepada Presiden Prabowo harus ditolak.

"Saya berharap Pak Prabowo juga nggak akan memberi amnesti, karena ini kan sudah diperingatkan berkali-kali jangan korupsi, jangan korupsi. Dan nyatanya masih korupsi," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, Minggu.

"Dan Noel kalau tidak berharap itu lebih bagus karena tidak membebani Pak Prabowo. Itu istilahnya relevan dengan permintaan maafnya kepada Pak Prabowo," jelasnya.

Boyamin menilai, permintaan amnesti tersebut membebani Presiden Prabowo.

"Dia (Noel) berharap minta amnesti itu kan malah membebani Pak Prabowo. Tidak sebanding dengan permintaan maaf," tambahnya.

Baca juga: Ray Rangkuti Sebut OTT Terhadap Wamenaker Noel Tunjukkan Hubungan Prabowo-Jokowi Semakin Berjarak

4. Dianggap Akui Bersalah

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, menilai permintaan amnesti yang diajukan Noel kepada Presiden terlalu dini dan tidak tepat.

Ia mengatakan, amnesti hanya bisa diberikan apabila seseorang sudah terbukti bersalah melalui putusan pengadilan.