Legislator Ahmad Irawan Tak Khawatir Ada Demo Buruh, Tetap Berkantor di Kompleks Parlemen

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar Ahmad Irawan, tetap memilih berkantor di Kompleks Parlemen, meski ada demo buruh di depan Gedung DPR RI, Jakarta hari ini, Kamis (28/8/2025).

Ahmad Irawan adalah seorang anggota DPR RI Komisi II dari Fraksi Partai Golkar, mewakili daerah pemilihan Jawa Timur V (Malang Raya) untuk periode 2024–2029. 

Baca juga: Demo Buruh, DPR Terapkan WFH bagi Pegawai

Ia dikenal sebagai politisi muda berlatar belakang hukum yang aktif menyuarakan isu-isu strategis seperti reformasi birokrasi, aparatur negara, dan kepemiluan.

Ahmad Irawan mengaku tidak khawatir dengan adanya unjuk rasa yang dinamakan HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah).

"Tetap berkantor seperti biasanya, ada tamu dari dapil," kata Irawan saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (28/8/2025).

Lebih lanjut, Irawan menilai wajar adanya demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi.

Dia pun meyakini bahwa pihak kepolisian bisa mengawal jalannya demo buruh hari ini dengan humanis.

"Demonstrasi kan bagian dari hak berekspresi dan kebebasan menyatakan pendapat. Jadi bagus saja. Negara demokrasi kan wajar ada demo," ucapnya.

"Saya kira bagus segala kritikan dan masukan yang disampaikan masyarakat. Saya yakin kepolisian bisa menjaga aksi demonstrasi dengan humanis dan dengan segala pengalamannya selama ini. Jadi tidak ada rasa khawatir," pungkasnya.

Baca juga: Demo 10.000 Buruh Digelar di Jakarta, Ada 6 Tuntutan: UMP 2026 Naik 8,5 Persen hingga Setop PHK

DPR Terapkan WFH

Sementara itu, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi sebagian pegawainya menyusul aksi unjuk rasa buruh di sekitar kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 14/SE-SEKJEN/2025 yang ditetapkan Rabu (27/8/2025), dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar.

"Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kerja berbasis lokasi sebagai langkah antisipasi terhadap potensi hambatan mobilitas akibat aksi unjuk rasa di sekitar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," demikian isi surat edaran tersebut.

Dalam surat edaran dijelaskan, pegawai yang tidak memiliki penugasan langsung dapat menjalankan tugas secara WFH. 

Sementara itu, pegawai dengan tugas penting dan mendesak tetap diwajibkan hadir bekerja dari kantor (WFO).

Pimpinan unit diminta mengatur kehadiran dengan komposisi 25 persen pegawai bekerja dari kantor dan 75 persen dari rumah, dengan tetap memperhatikan kebutuhan layanan prioritas.

Adapun pegawai yang sedang dalam perjalanan dinas diminta tetap melaksanakan tugas dari lokasi sebagaimana tercantum dalam surat tugas.

Pegawai juga diimbau untuk menghindari area konsentrasi massa aksi dan memastikan komunikasi tetap aktif selama menjalankan tugas secara jarak jauh. 

Pengisian kehadiran tetap diwajibkan melalui aplikasi SIRAJIN atau MANDALA.

Sekretariat Jenderal DPR RI menegaskan bahwa pelanggaran atas ketentuan kehadiran akan dikenai sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja dan sanksi disiplin sesuai peraturan yang berlaku.

Demo Serentak

Buruh dari berbagai wilayah di Indonesia akan menggelar aksi serentak pada Kamis (28/8/2025).

Aksi nasional ini diprakarsai oleh Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Jumlahnya ditaksir puluhan ribu buruh.

Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan aksi akan dipusatkan di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan Jakarta.

"Tidak kurang dari 10 ribu buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota,” kata Said Iqbal, dalam keterangannya.

Selain di Jakarta, aksi juga digelar serentak di berbagai kota industri besar seperti Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Batam, Bandar Lampung, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makassar, Gorontalo, dan sejumlah daerah lain.

Gerakan buruh kali ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan dilakukan secara damai.

Said Iqbal menyebut aksi ini menjadi momentum untuk menegaskan sejumlah tuntutan.

Pertama, buruh meminta pemerintah menaikkan upah minimum nasional 2026 sebesar 8,5–10,5 persen.

"Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu," jelas Said Iqbal.

Menurutnya, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan 3,26 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,1–5,2 persen.

"Jika demikian, seharusnya ada keberanian untuk menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat," tegasnya.

Kedua, Said Iqbal menegaskan praktik outsourcing masih marak meski putusan MK sudah membatasi.

"Pekerjaan inti tidak boleh di-outsourcing. Outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP No. 35 Tahun 2021 yang melegalkan outsourcing secara luas," ujarnya.

Dia juga menyinggung beban pajak yang semakin menjerat masyarakat.