Mendagri Tito Instruksikan Pemda Gandeng Kadin Daerah untuk Tingkatkan PAD

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) aktif berkolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) daerah.

Kerja sama ini, kata Tito, untuk memperkuat perekonomian lokal serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kadin merupakan organisasi resmi yang mewadahi seluruh pelaku usaha di Indonesia—baik dari sektor usaha negara, koperasi, maupun swasta.

Kadin juga menjadi jembatan antara pengusaha dan pemerintah dalam menyuarakan kepentingan bisnis.

"Pemda harus menghidupkan sektor swasta agar bisa berkontribusi menggerakkan ekonomi lokal. Karena itu, saya instruksikan gubernur, bupati, dan wali kota untuk menggandeng Kadin daerah sesuai potensi masing-masing wilayah," ujar Tito dalam keterangannya, Kamis (28/8/2025). 

Menurut Tito, dunia usaha di daerah memiliki insting yang kuat dalam melihat peluang ekonomi. 

Jika sektor swasta tumbuh, maka potensi pajak dan retribusi daerah juga bisa meningkat tanpa memberatkan masyarakat bawah. 

"Itu win-win solution. Swasta untung, PAD naik, tetapi rakyat kecil tidak terbebani," kata Tito. 

Meski demikian, Mendagri mengingatkan agar Pemda berhati-hati dalam membuat kebijakan sosial, ekonomi, maupun budaya. 

Ia menekankan bahwa setiap kebijakan harus mendapat dukungan masyarakat. 

“Kalau masyarakat mendukung, silakan laksanakan. Kalau tidak, jangan dipaksakan,” kata Tito.

Lebih lanjut, Tito menjelaskan beberapa hal penting dalam penyusunan produk hukum daerah, di antaranya menilai dampak yang ditimbulkan sebelum kebijakan dijalankan.

Lalu membuat aturan yang tidak menimbulkan masalah baru bagi masyarakat, dan menciptakan iklim investasi yang sehat agar swasta bisa berkembang

"Produk hukum harus memperhatikan sosialisasi, kondisi ekonomi masyarakat, dan tidak boleh mempersulit dunia usaha. Justru harus mendukung iklim investasi agar sektor swasta hidup," jelas Tito.

Selain mendorong kerja sama dengan Kadin, Tito juga menyarankan Pemda untuk membentuk dinas khusus ekonomi kreatif atau mengintegrasikannya dengan dinas lain. 

Langkah ini penting untuk menggerakkan potensi ekonomi kreatif yang ada di masyarakat.

“Kalau kemampuan fiskal daerah mencukupi dan potensi ekonomi kreatif besar, silakan bentuk dinas khusus. Tetapi kalau anggaran terbatas, bisa digabung dengan dinas yang ada,” pungkasnya.