Great Institute Sebut Langkah Prabowo Memulihkan Ketertiban Tetap Jamin Kebebasan Berpendapat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Great Institute menilai Presiden Prabowo Subianto tetap mengedepankan langkah konstitusional dalam menyikapi gelombang kemarahan publik.

Direktur Eksekutif Great Institute, Dr Sudarto mengatakan dalam tiga hari ini Prabowo Subianto melakukan beberapa langkah cepat untuk meredam massa.

Langkah pertama, Presiden Prabowo menyampaikan simpati dan duka cita mendalam serta mengunjungi keluarga almarhum Affan Kurniawan (21), ojek online yang meninggal akibat dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob dalam aksi protes 28 Agustus 2025. 

Langkah kedua adalah berdialog tokoh-tokoh dari 19 ormas Islam untuk menerima masukan dan himbauan menjaga persatuan. Kemudian langkah ketiga adalah berdialog dengan Ketua Partai Politik, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, dan Ketua DPD RI. 

Dr Sudarto mengatakan pihaknya mencatat tiga poin penting dari langkah kebijakan Presiden Prabowo tersebut.

"Pertama, pemulihan kepercayaan. Hal ini dilakukan dengan mempercepat proses hukum terhadap tujuh anggota Brimob Polri yang menewaskan peserta aksi tanggal 28 Agustus 2025, koreksi total terhadap perilaku anggota DPR yang tidak memiliki empati kesusahan rakyat melalui ketua-ketua umum Partai Politik," kata Dr Sudarto dalam keterangannya, Minggu (31/8/2025).

Baca juga: Menhan Sebut Prabowo Hanya Ingatkan Untuk Waspada Soal Demo Sudah Mengarah Makar

Kedua, pemulihan ketertiban. Hal ini dilakukan dengan memerintahkan aparat keamanan menegakkan hukum dalam melindungi aset-aset publik dan aset privat masyarakat. 

Ketiga, tetap menjamin kebebesan berpendapat. Presiden Prabowo tetap konsisten untuk mempersilahkan gerakan masyarakat sipil menyampaikan pendapat dan aspirasinya sebagai bagian dari demokrasi.

"Upaya pemulihan kepercayaan publik dan ketertiban, sambil tetap menjamin kebebasan berpendapat merupakan langkah tepat yang mengembalikan gerakan sipil pada koridor hukum dan demokrasi yang semestinya, serta mengusut tuntas pelaku makar dan teror secara adil dan transparan," kata Dr Sudarto.

Great Institute mengapresiasi langkah dialog yang ditempuh Presiden Prabowo dengan melibatkan tokoh-tokoh ormas Islam, Ketua Umum Partai Politik, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, dan Ketua DPD RI.

Sudarto juga menyoroti kehadiran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, yang walaupun tidak berada dalam Koalisi Indonesia Maju, tetapi bersedia hadir menjaga persatuan bangsa.

"Hal ini menunjukkan jiwa kenegarawanan seorang anak Proklamator," kata dia.

Sudarto mengakui ada catatan kritis yang masih belum dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam pemulihan kepercayaan yaitu tuntutan dasar dari publik agar segera melakukan reshuffle kabinet dan mendorong percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor. 

Great Institute memandang ketidakpuasan publik bukan hanya disebabkan oleh perilaku tidak pantas anggota DPR RI kemarin saja, tetapi pengalaman panjang dalam kehidupan. Berbagai kebijakan Pro-Rakyat Presiden Prabowo tidak mampu dieksekusi secara cepat dan tepat oleh menteri-menterinya.

Presiden Prabowo diharapkan segera membentuk zaken kabinet dengan mengganti menteri yang tidak kompeten dan membawa beban masa lalu.