Nasdem Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach di DPR RI, Apa Bedanya dengan Recall?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Nasdem memutuskan untuk menonaktifkan Nafa Urbach dan Ahmad Sahroni dari DPR RI.

Keduanya mendapat sorotan tajam karena dinilai publik telah meremehkan kritikan rakyat.

Terkait penonaktifan keduanya, muncul pertanyaan apakah berarti keduanya dipecat dari DPR? Apa beda recall dengan nonaktif bagi anggota dewan?

Perbedaan Recall dan Nonaktif

Kedua istilah ini memiliki makna dan perbedaan bagi Anggota DPR RI.

Recall adalah proses hukum resmi yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan Nonaktif tidak dikenal dalam undang-undang.

Recall adalah proses resmi partai politik untuk menarik kembali kadernya dari kursi DPR.

Recall memiliki dasar hukum yang diatur dalam dalam UU MD3 (Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD).

Jika seorang anggota dewan di-recall berarti berakhirlah status hukum mereka sebagai wakil rakyat. 

Setelah me-recall anggota bersangkutan, partai kemudian mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Presiden melalui pimpinan DPR.

Bagaimana dengan istilah nonaktif seperti kasus Sahroni dan Nafa Urbach?

Nonaktif bukan istilah resmi dalam UU.

Istilah Ini lebih merupakan keputusan internal partai untuk “membekukan” fungsi politik anggota di fraksi.

Berbeda dengan recall, seorang anggota dewan yang dinonaktifkan tetap sah secara hukum sebagai anggota DPR, tapi bisa dicopot dari jabatan fraksi, alat kelengkapan dewan, atau tidak lagi mewakili partai dalam aktivitas politik.

Istilah ini biasanya bentuk dari sanksi "ringan" demi menjaga citra partai tanpa harus kehilangan kursi DPR.

Jadi meski Sahroni dan Nafa Urbach telah dinonaktifkan partai, mereka tetaplah berstatus sebagai anggota DPR.

Nasib Sahroni dan Nafa Urbach

Dua politikus DPR ini telah dinonaktifkan dari posisinya oleh Partai NasDem setelah mengalami penjarahan di rumah mereka masing-masing, hanya dalam kurun waktu kurang dari tiga hari.

Adapun penjarahan terhadap rumah Ahmad Sahroni terjadi di tengah gelombang demonstrasi yang hingga Minggu (31/8/2025) hari ini telah meluas di berbagai titik di Indonesia.

Aksi demo awalnya merupakan respon terhadap besarnya gaji dan tunjangan anggota DPR RI (termasuk tunjangan rumah Rp50 juta per bulan untuk periode Oktober 2024- Oktober 2025) dibandingkan kondisi ekonomi masyarakat.

Selain itu, demonstrasi merebak setelah sejumlah pejabat publik mengeluarkan statement atau pernyataan yang dinilai menyakiti hati rakyat.

Puncak eskalasi demonstrasi terjadi ketika seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas setelah ditabrak dan dilindas kendaraan taktis Brimob pada Kamis (28/8/2025) malam lalu, sehingga memicu kemarahan publik sekaligus menjadi sorotan media internasional.

DPP Partai NasDem akhirnya mengambil langkah terhadap dua kadernya yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.

Keputusan itu ditetapkan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh terhitung pada 1 September 2025.

"Bahwa atas pertimbangan hal hal tersebut diatas dengan ini DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025 DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Hermawi Taslim dalam keterangan resminya, Minggu (31/8/2025).

Lebih lanjut, Partai NasDem juga kata Hermawi, menyatakan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga Negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya.

Dirinya lantas menegaskan kalau pernyataan dari Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach belakangan telah menyimpang dari perjuangan Partai NasDem.

"Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan dari pada wakil rakyat khususnya Anggota DPR- RI dari Fraksi Partai NasDem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat, dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem," tandas dia.