Profil Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Dinonaktifkan jadi Anggota DPR, Buntut Pernyataan Kontroversial

Ahmad Sahroni juga mempunyai usaha di bidang properti di beberapa wilayah. Total harta kekayaannya sebanyak Rp 328 miliar, tepatnya Rp 328.914.784.272.

Suami dari Feby Belinda itu pertama kali terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 dari Partai NasDem.

Ia mewakili daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta III yang meliputi meliputi Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara dengan perolehan suara sebanyak 60.683 suara. 

Dia kemudian terpilih kembali menjadi Senator periode 2019-2024 pada Pemilu 2019 juga dari dapil yang sama.

Untuk ketiga kalinya, pemilik mobil mewah Lexus seharga Rp1,87 miliar kembali ke Senayan.

Masih di dapil yang sama, ia meraup suara sebanyak 163.292 pada Pileg 2024.

Pada DPR masa kerja 2014-2019, Ahmad Sahroni pernah duduk di Komisi XI yang membidangi keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan serta Komisi III yang membidangi masalah hukum.

Namun pada Jumat (29/8/2025), Ahmad Sahroni resmi dicopot dari posisi Wakil Ketua Komisi III dan dipindahkan menjadi anggota Komisi I DPR RI.

Di bidang politik, Ahmad Sahroni pernah menjabat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Jakarta dan Bendahara DPP NasDem.

Dia Juga pernah menjadi anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) serta duduk juga sebagai Kapoksi Badan Anggaran NasDem.

Pernyataan Ahmad Sahroni yang menuai respons keras dari masyarakat adalah menyebut pandangan untuk membubarkan DPR sebagai mental orang tolol. 

"Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia."

"Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak, bodoh semua kita," ujar Sahroni saat melakukan kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat (22/8/2025).

Usai pernyataannya viral di media sosial, Ahmad Sahroni sempat memberikan klarifikasi. 

Dia membantah bermaksud merendahkan masyarakat yang belakangan menyerukan pembubaran DPR RI.