Cipayung Plus Bertemu Mensesneg, Minta Bebaskan Aktivis yang Ditangkap, Setop Kriminalisasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/9/2025) malam untuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.  

Mereka yang terdiri dari PII, HMI, GMNI , PMKRI, GMKI, PMII, KMHDI, dan HIMA PERSIS diterima oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Mendikti Saintek Brian Yuliarto.

Baca juga: Sosok Surya, Ditangkap Polisi Dituduh Ikut Bakar Halte di Jakarta Saat Demo Rusuh

Cipayung Plus adalah aliansi organisasi kemahasiswaan tingkat nasional di Indonesia yang terdiri dari berbagai kelompok ideologis dan keagamaan. 

Aliansi ini dikenal sebagai wadah dialog lintas organisasi mahasiswa yang aktif menyuarakan aspirasi rakyat, mengawal kebijakan publik, dan mendorong reformasi sosial-politik.

Tuntutan ini disampaikan setelah aksi unjuk rasa yang berlangsung ricuh di sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan terakhir.

Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Risyad Fahlefi mengatakan dalam pertemuan, ia meminta agar para aktivis yang ditangkap untuk segera dibebaskan.

"Beberapa yang menjadi titik fokus kami adalah bagaimana kawan-kawan aktivis di seluruh daerah dan seluruh kabupaten kota bisa tidak ada yang dilakukan kriminalisasi. Pembebasan aktivis ini tentu menjadi tujuan pokok kami," kata Risyad.

Selain itu, GMNI juga mendorong Presiden membentuk tim investigasi independen atas berbagai persoalan yang menyangkut kriminalisasi aktivis, serta mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat, termasuk kebijakan perpajakan.

"Tim investigasi harus dibentuk oleh Presiden dan berikutnya adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat misalnya pajak dan lain sebagainya," katanya.

Sementara itu Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bagas Kurniawan menambahkan, organisasi mahasiswa akan mendata dugaan kriminalisasi di daerah pasca unjuk rasa beberapa hari terakhir. 

Organisasi akan mendata mahasiswa yang masih ditahan oleh aparat.

"Nah, pengumpulan itu kemudian, tadi pemerintah juga sudah setuju untuk akan dibantu proses pengeluarannya," katanya.

Sementara Ketua Umum Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) Wayan Darmawan menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki posisi politik yang semakin kuat, seiring dukungan Parpol kepada pemerintah.

Dengan modal kekuatan politik tersebut ia meminta Presiden  mengevaluasi kebijakan yang memberatkan masyarakat, salah satunya kenaikan pajak bumi dan bangunan. 

Selain itu ia meminta pemerintah membuka data jumlah rakyat miskin di Indonesia secara transparan.

"Bagaimana mengevaluasi kebijakan PBB yang mengsengsarakan masyarakat, kemudian juga menciptakan lapangan pekerjaan, membuka data hari ini rakyat miskin seberapa banyak," katanya.

Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO), Handy Muharam, menegaskan pentingnya komitmen pemerintah dalam menegakkan supremasi sipil dan memperkuat agenda pemberantasan korupsi

"Kami menyampaikan juga tadi bahwasannya pemerintah harus berkomitmen secara bersama-sama menegakkan supremasi sipil. Kemudian kami juga menyampaikan agar pemerintah segera melakukan reformasi Polri sebagai komitmen penegakan supremasi sipil," katanya.

Ia juga mendesak pemerintah untuk mendorong dirampungkannya pembahasan RUU perampasan aset di DPR.

"Pemerintah juga harus membersamai legislatif untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset," pungkasnya.

Sementara itu Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Prima Surbakti, mengatakan pemerintah perlu segera mengambil langkah nyata memulihkan Indonesia pasca aksi demonstrasi yang terjadi belakangan ini.

"Tadi saya sampaikan bahwa pemerintah harus pulihkan Indonesia. Yang pertama adalah menjadikan hukum Panglima tertinggi di Indonesia. Yang kedua tadi kita bicara ekonomi, bagaimana mengatur tata kelola sumber daya kita agar dikelola dan digunakan untuk kemakmuran rakyat," katanya.

Sementara Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mohammad Shofiyulloh Cokro menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah kepada publik, khususnya mahasiswa, dalam menangani berbagai masalah.

"Pemerintah harus memberikan ruang terbuka kepada mahasiswa dan masyarakat secara umum. Kendala-kendala yang akan dihadapi pemerintahan itu sebaiknya juga disampaikan secara terbuka kepada publik," ujar Cokro.

Menurutnya, keterbukaan akan memperkuat partisipasi mahasiswa sebagai agen intelektual dalam membantu pemerintah.

"Agar mahasiswa dan kaum cendekiawan bisa ikut membantu, tidak hanya menuntut. Karena kita semua menginginkan negara kita, bangsa kita menjadi bangsa yang maju dan terdidik," lanjutnya.

Dalam kesempatan terpisah Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa pertemuan antara pemerintah dengan mahasiswa berlangsung dengan hangat. 

Pertemuan membicarakan ide bagaimana memperbaiki bangsa ke depan agar lebih baik.

"Jadi kita ngobrol dari hati ke hati seperti apa pandangan-pandangan mahasiswa untuk memperbaiki hal-hal yang kurang untuk bisa membicarakan ide-ide bagaimana supaya Indonesia lebih cepat maju, lebih cepat bisa memperbaiki hal- hal yang ingin dicapai bersama," katanya.

Brian mengatakan dalam pertemuan tersebut juga para mahasiswa menyampaikan 17+8 tuntutan rakyat. 

Permintaan atau tuntutan tersebut dicatat untuk kemudian ditindaklanjuti.

"Tentu akan disampaikan Mensesneg ke Presiden. Tidak  hanya ke Presiden tapi ke Kementerian-kementerian mana yang perlu kita perbaiki mana yang perlu kita tingkatkan," pungkasnya.