Minggu, 7 September 2025

Demonstrasi di Berbagai Wilayah RI

Pemerintah Pusat Diminta Prioritaskan Pembangunan Kembali Gedung DPRD NTB yang Hangus Dibakar

Pemerintah pusat diminta memberi perhatian terhadap pembangunan kembali Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang mengalami kerusakan

Penulis: Chaerul Umam
TRIBUNLOMBOK.COM/WAWAN SUGANDIKA
GEDUNG DPRD DIBAKAR - Gedung DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) dibakar massa aksi, Sabtu (30/8/2025). Tampak api membumbung diselimuti asap tebal. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai NasDem Mori Hanafi, meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) segera memberi perhatian terhadap pembangunan kembali Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang mengalami kerusakan akibat aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.

“Saya mendorong Kementerian PU untuk segera memberikan perhatian pada pembangunan kembali Gedung DPRD Provinsi NTB yang sempat rusak akibat aksi demo,” kata Mori dikutip Minggu (7/9/2025).

Ia menegaskan, keberadaan gedung parlemen daerah itu sangat penting karena menjadi wadah bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi.

“Gedung DPRD adalah simbol kebersamaan dan rumah rakyat dalam menyampaikan aspirasi,” ucapnya.

Mori yang merupakan legislator dari dapil NTB I (Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Kota Bima) berharap pembangunan kembali gedung DPRD NTB dapat segera diprioritaskan.

Hal ini agar lembaga perwakilan rakyat tersebut kembali memiliki tempat yang representatif untuk bekerja serta melayani masyarakat.

“Dengan dukungan penuh dari Kementerian PU, saya yakin hal ini dapat diwujudkan dengan baik,” tandasnya.

Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) hangus terbakar dalam aksi demonstrasi pada Sabtu (30/8/2025) sekitar pukul 12.30 WITA.

Para peserta aksi yang terdiri dari mahasiswa, pengemudi ojek online (ojol) serta warga menuntut keadilan atas kematian Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis (28/8/2025) lalu.

Mereka juga menolak kenaikan gaji DPR RI yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan