Profil Budi Gunawan Menko Polkam Diberhentikan Prabowo, Sudah Tersiar 3 Bulan Lalu, Penyebabnya?

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan menjadi satu-satunya menteri koordinator yang diberhentikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025) sore.

Jabatan Menko Polkam disebut oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi saat menggelar konferensi pers yang disiarkan langsung YouTube Sekretariat Kabinet.

Prasetyo Hadi ditemani Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengumumkan, Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet merah Putih pada beberapa jabatan kementerian.

Terkait penyebabnya, Prasetyo Hadi menjelaskan, perombakan kabinet atas berbagai pertimbangan, masukan dan evaluasi yang dilakukan terus menerus oleh presiden.

Menurutnya, ada lima kementerian yang dirombak yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Koperasi (Kemenkop), dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Selain itu, adapula kementerian baru di Kabinet Merah Putih yakni Kementerian Haji dan Umrah.

Namun, Prasetyo tidak menjelaskan siapa saja menteri baru yang akan menjabat di keenam kementerian tersebut.

Nama Budi Gunawan juga disebut protokoler saat pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara.

"Memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu memberhentikan dengan hormat dari jabatan menteri dan wakil menteri negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2025-2029, masing-masing: 1. Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, 2. Dito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga."

Dalam pelantikan tersebut, tidak diumumkan sekaligus siapa pengganti Budi Gunawan sebagai Menko Polkam maupun Dito Ariotedjo sebagai Menpora.

Rumor 3 Bulan Lalu

Baca juga: Daftar 5 Menteri yang Kena Reshuffle Prabowo: Sri Mulyani hingga Budi Arie

Kabar penggantian Budi Gunawan sebagai Menko Polkam sebenarnya telah terdengar tiga bulan lalu.

Mantan wartawan Istana Negara dari Harian Kompas, Suhartono memberikan penjelasan terkait kabar itu.

Ia menyebut, pertimbangannya kemungkinan adalah pertimbangan politik.

"Penggantian Pak Budi Gunawan saya sudah pernah dengar sekitar 3 bulan lalu memang sudah akan diganti. Pertimabngannya tentu politik, mungkin kedekatan ya. Barangkali Pak Prabowo ingin Menko Polkam-nya benar-benar dekat dengan beliau jadi harus diganti," ujarnya dalam tayangan live Breaking News Kompas TV.

"Saya pernah konfirmasi juga ke stafnya Pak Budi Gunawan, 3 bulan lalu, 'Itu Pak Budi mau diganti ya?', Oiya mas udah lama itu katanya mau diganti, kita tinggal tunggu aja', tadi saya juga konfirmasi 'ada panggilan (ke istana) ga?' tidak ada, Pak Budi ada di kantor baru bekerja," tambah dia.

Profil Budi Gunawan

Budi Gunawan sebelumnya ditunjuk Prabowo menjadi Menko Polkam pada Minggu (20/10/2024).

Jenderal Polisi (Purn) Prof Dr Budi Gunawan, SH, M Si lahir pada 11 Desember 1959 di Surakarta, Jawa Tengah.

Dikutip dari Kompaspedia, Budi mengenyam pendidikan di SMA 3 Jakarta dan lulus pada 1979.

Setelah itu, dirinya melanjutkan pendidikan ke Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) bagian kepolisian di Semarang, Jawa Tengah.

Ia menyelesaikan pendidikan di AKABRI yang kini bernama Akademi Kepolisian (Akpol) itu pada 1983.

Setelah itu, Budi melanjutkan sekolahnya ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan lulus pada 1986 sebagai lulusan terbaik. 

Ia lantas mengikuti pendidikan pengembangan di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri dengan menyandang lulusan terbaik.

 
Lebih lanjut, Budi mengambil pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional pada 2005 juga dengan menjadi lulusan terbaik.

Di luar itu, Budi menempuh pendidikan magister di Universitas Satya Gama.

Lalu, ia menempuh pendidikan jenjang doktoral di Universitas Trisakti dan lulus pada 2018.

Beberapa bulan kemudian, ia memperoleh gelar Guru Besar di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) dalam Bidang Ilmu Intelijen Studi Strategis Kajian Keamanan Nasional Bidang Siber.

Riwayat Karier

Setelah lulus dari Akpol, Budi ditempatkan di PTIK Jakarta. Selang beberapa tahun, dirinya dipindah ke Polda Lampung.

Di sana ia pernah menjabat sebagai Kapolsekta Tanjung Karang Barat Poltabes Bandar Lampung (1986), Kabag Lantas Polwil Lampung (1995), Sesdit Lantas Polda Lampung (1997), dan Pamen Polda Lampung (1997).

Budi juga pernah ditugaskan sebagai Kasat Lantas Poltabes Palembang (1992), Kapolresta Bogor (1999), Kabag Sus Lantas Sundit Regident Dit Lantas Polri (1998). Ia lalu ditugaskan di SSDM Polri sebagai perwira menengah (1999).

Ketika berpangkat Komisaris Besar (Kombes), dirinya pernah menjabat sebagai Ajudan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri (1999-2000).

Kemudian, ia menjadi Ajudan Presiden seiring naiknya Megawati Soekarnoputri dari Wakil Presiden menjadi Presiden RI (2000–2024). 

Semenjak itu, kariernya di Polri melesat. Ia sempat tercatat sebagai jenderal termuda di Polri saat dipromosikan dari Kombes naik pangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal (Brigjen) dengan jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karo Binkar) Mabes Polri (2004–2006).

Ia lalu menjabat sebagai Kaselapa Lemdiklat Polri (2006–2008). Kemudian dipromosikan menjabat di kewilayahan sebagai Kapolda Jambi (2008–2009).

Lantas, pangkatnya naik menjadi Inspektur Jenderal (Irjen) dengan jabatan sebagai Kepala Divisi Pembinaan Hukum (Kadiv BinKum).

Ia sempat mutasi dengan jabatan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) lantas dipromosikan menjabat di kewilayahan lagi sebagai Kapolda Bali.

Karier Budi kembali melesat dengan meraih pangkat Komisaris Jenderal (Komjen) saat dipromosikan dengan jabatan Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol).

Posisi ini membawahi lembaga-lembaga pendidikan seperti Akademi Kepolisian (Akpol), Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (SESPIM), dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) (2012–2015).

Baca juga: MPR Pastikan Anies-Ganjar Hadiri Pelantikan Prabowo-Gibran, Mahfud MD-Cak Imin Belum Ada Kepastian 

Batal Jadi Kapolri

Pada Januari 2015, Presiden Jokowi mengajukan nama Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri kepada DPR RI.

DPR lantas mengumumkan Budi lolos uji kelayakan dan kepatutan sehingga bisa dilantik oleh presiden sebagai Kapolri.

Akan tetapi, beberapa hari berselang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan dan menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka.

KPK menduga, ada transaksi mencurigakan atau tidak wajar yang dilakukan oleh mantan ajudan Megawati itu.

Merespons surat pengumuman itu, Jokowi lantas menunda pengangkatan Budi Gunawan. 

Jokowi kemudian menunjuk Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri tanpa batasan waktu. 

Pada akhirnya, Jokowi mengirimkan Surat Pergantian Kepala Polri baru atas nama Badrodin Haiti.

Budi lalu ditunjuk menjadi Wakapolri dalam Sidang Wanjakti setelah Badrodin naik menjadi Kapolri.

Pada 9 September 2016, Budi diangkat Jokowi sebagai Kepala BIN. Pangkatnya juga dinaikkan dari Komjen menjadi Jenderal Polisi.

Pada Januari 2018, Budi pensiun dari Polri karena usianya sudah 58 tahun, tetapi tetap menjabat sebagai kepala BIN.

Hingga akhirnya ia dicopot oleh Jokowi dari posisinya dan kini ikut pembekalan calon menteri Prabowo di Hambalang.

(Tribunnews.com/ Chrysnha, Deni, Igman)