Pengamat Sebut Prabowo Copot Sri Mulyani Dianggap karena Tak Pro Rakyat soal Anggaran

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai digantinya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) oleh Presiden Prabowo Subianto karena dianggap tidak pernah pro rakyat dalam mempersiapkan anggaran.

Sri Mulyani resmi tidak lagi menjadi Menkeu setelah Prabowo menunjuk mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya pun telah resmi menjabat sebagai Menkeu yang baru setelah dilantik oleh Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Pangi menganggap selama menjadi Menkeu, Sri Mulyani hanya mementingkan anggaran untuk pejabat negara.

"Sudah waktunya kita punya menteri yang jeroannya selera berfikir kesejahteraan rakyat. Sudah nggak zaman lagi menteri yang kebijakannya memanjakan (untuk) service pejabat," katanya kepada Tribunnews.com, Selasa (9/9/2025).

Dia menduga Prabowo mulai tersadar untuk mengganti Sri Mulyani imbas aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi di berbagai daerah beberapa waktu lalu.

Baca juga: Pergantian Menkeu dari Sri Mulyani ke Purbaya, Guru Besar FEB UI Ingatkan Hal Ini ke Investor

Menurut Pangi, Presiden hanya memperoleh informasi 'yang baik-baik saja' dari bawahannya terkait kinerja Sri Mulyani sebagai 'penjaga anggaran negara'.

"Prabowo mendapatkan fakta kemarahan rakyat kemarin. Meskipun sebelumnya, inner circle info empirik dan obyektif nggak sampai ke telinga Prabowo karena banyak inner circle menjilat," ujarnya.

"Kabinet beliau nggak seperti pidato sebelumnya (yang menyebut) kabinet baik, solid, kabinet kompak, dan kabinet bekerja untuk rakyat tetapi faktanya kabinet yang menyusahkan rakyat dan bahkan statement-nya menyakitkan hati rakyat," sambung Pangi.

Pangi menilai banyak PR yang harus segera dikerjakan Purbaya setelah dilantik menjadi Menkeu.

Salah satunya menggeser anggaran jumbo bagi pejabat negara agar dialihkan untuk program yang menyejahterakan rakyat.

"Prinsipnya harusnya the right man and the right place. Mampu mengatasi masalah anggaran. Prinsipnya selama ini anggaran lebih banyak untuk kesejahteraan pejabat (dan harus) bergeser ke anggaran kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Untuk mencapai hal tersebut, Pangi menyarankan agar Purbaya merombak total kebijakan anggaran yang sudah sempat dilakukan di era Sri Mulyani.

"Rombak ulang program yang pelit selama ini pada rakyat, kebijakan yang boros pada gaji dan tunjangan pejabat."

"Porsi kebijakan untuk mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan," tegas Pangi.