Purbaya Tak Mau Uang Negara Nganggur, Anggaran Kementerian Akan Dicek: Dana Ditarik Jika Tak Optimal
Terkait keputusannya ini, Menkeu Purbaya mengatakan bahwa dia sudah meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto.
Penulis:
Rifqah
Editor:
Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan bahwa mulai bulan Oktober 2025 mendatang, pihaknya akan mengecek anggaran di masing-masing kementerian yang ada di Kabinet Merah Putih.
Purbaya mulai menjabat sebagai Menkeu pada September 2025, menggantikan Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani.
Purbaya tak menjelaskan secara rinci kementerian-kementerian mana saja yang akan dia datangi itu.
Dia hanya mengatakan kementerian-kementerian yang akan didatangi itu adalah kementerian yang memperoleh anggaran besar, tetapi belum optimal penggunaannya.
Adapun, anggaran di kementerian itu biasanya digunakan dalam membiayai berbagai kegiatan dan program pemerintah pusat dalam menjalankan fungsinya dan mencapai tujuan pembangunan nasional.
Di antaranya adalah termasuk untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal (investasi aset), serta program-program prioritas seperti bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur.
Anggaran ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan dana untuk mendukung kegiatan pembangunan jangka panjang dalam bentuk anggaran tahunan.
Apabila anggaran di kementerian itu belum digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat, Purbaya menegaskan akan menarik kembali uang tersebut.
Terkait keputusannya ini, Purbaya mengatakan bahwa dia sudah meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Tadi saya izin ke Pak Presiden, bulan depan (Oktober 2025) saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar, yang penyerapan anggarannya belum optimal, kita akan coba lihat, kita akan bantu (optimalkan penggunaan anggarannya)," kata Purbaya usai Rapat di Istana, Selasa (16/9/2025), dikutip dari YouTube Kompas TV.
Purbaya mengatakan, pihaknya akan memberi waktu masing-masing kementerian sampai akhir Oktober 2025 untuk memanfaatkan anggaran tersebut.
Jika sampai akhir Oktober masing-masing kementerian tidak mampu membelanjakan anggarannya untuk kesejahteraan rakyat, uangnya akan ditarik kembali oleh Purbaya.
Baca juga: Dapat Anggaran Rp 268 Triliun di 2026, BGN Fokus Pemenuhan Gizi Anak Sekolah, Ibu Hamil dan Menyusui
"Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober, kalau mereka tidak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya," tegasnya.
Uang yang ditarik itu, kata Purbaya, nantinya akan digunakan untuk program-program yang bermanfaat bagi rakyat.
Purbaya menyatakan, keputusan ini diambilnya agar uang negara tidak hanya menganggur saja dan bisa diputar demi kesejahteraan rakyat.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.