Pimpinan Komisi X DPR Kecam Kekerasan Anak Polisi terhadap Guru di Sinjai

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, mengecam keras atas kasus kekerasan yang menimpa Wakil Kepala SMAN 1 Sinjai, Sulawesi Selatan, bernama Mauluddin. 

Peristiwa itu terjadi setelah seorang siswa memukul gurunya karena sering dilaporkan membolos.

Lebih memprihatinkan insiden tersebut berlangsung di hadapan ayah sang siswa, Aiptu Rajamuddin yang merupakan anggota Polri.

Baca berita terkait :  Saksikan Anaknya Pukul Wakasek, Polisi di Sinjai Diperiksa Propam, Biarkan Pemukulan Terjadi?

Serang Martabat Guru

Lalu Ari, sapaan akrab  Lalu Hadrian Irfan, menilai tindakan polisi itu  tersebut bukan sekadar menyerang martabat guru, melainkan juga menjadi peringatan serius bagi dunia pendidikan nasional. 

Menurutnya, guru adalah sosok yang seharusnya dijunjung tinggi.

"Ketika seorang siswa dengan berani melakukan kekerasan kepada gurunya, terlebih di depan orang tua yang justru berprofesi sebagai aparat penegak hukum, ini adalah bentuk degradasi moral yang sangat serius,” tegas Lalu Ari dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Kasus serupa di Prabumulih

Kasus di Sinjai muncul hanya berselang singkat dari polemik di Prabumulih, Sumatera Selatan. 

Publik sempat digegerkan oleh pencopotan Kepala SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, setelah menegur siswa yang membawa mobil ke sekolah. 

Belakangan terungkap siswa itu merupakan anak Wali Kota Prabumulih, Arlan.

Keputusan pencopotan akhirnya dibatalkan.

“Dua kasus ini memperlihatkan pola yang berbahaya: guru menjadi korban intimidasi, kekerasan, bahkan pencopotan jabatan hanya karena melaksanakan tugas mendidik dan menegakkan disiplin. Jika dibiarkan, siapa yang akan berani lagi menegur siswa? Bagaimana wibawa pendidikan bisa tegak?” ujar Lalu Ari.

Martabat Guru

Politisi PKB asal NTB itu menegaskan dirinya bersama Komisi X DPR yang membidangi soal pendidikan akan terus membela hak serta martabat guru. 

Menurutnya, selama guru menjalankan kewajibannya dengan benar, negara harus hadir memberikan perlindungan penuh.

“Saya siap pasang badan untuk melindungi guru. Mereka tidak boleh dibiarkan sendirian menghadapi tekanan dari siswa maupun pihak-pihak yang menyalahgunakan kekuasaan. Negara wajib hadir memberikan perlindungan penuh,” ujarnya.