Komisi I DPR Desak Kemenlu Prioritaskan Keselamatan WNI di Tengah Demo Besar Prancis

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia menyoroti eskalasi demonstrasi besar-besaran yang melanda berbagai kota di Prancis.

Dia pun mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk mengambil langkah proaktif guna menjamin keselamatan dan keamanan Warga Negara Indonesia (WNI) yang saat ini berada di negara tersebut.

Menurut Farah, gelombang demonstrasi yang melibatkan ratusan ribu massa telah melumpuhkan sektor-sektor vital, termasuk transportasi publik dan layanan esensial lainnya. 

Kondisi ini secara langsung berpotensi menimbulkan risiko dan kesulitan bagi WNI yang tinggal, bekerja, maupun menempuh pendidikan di Prancis.

"Negara harus hadir dalam situasi seperti ini. Langkah pertama dan paling mendesak adalah memastikan setiap WNI mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu. Kami mendorong Kemenlu melalui KBRI Paris untuk segera meningkatkan frekuensi dan jangkauan imbauan keamanan, manfaatkan semua kanal komunikasi yang ada untuk menjangkau warga kita," ujarnya, Jumat (19/9/2025).

Demo besar-besaran di Prancis pada September 2025 terjadi karena penolakan terhadap pemotongan anggaran pemerintah dan kebijakan ekonomi yang dinilai merugikan rakyat. 

Demo tersebut dipicu beberapa hal, mulai soal pemotongan anggaran layanan publik oleh pemerintahan baru di bawah Perdana Menteri Sebastien Lecornu hingga tuntutan publik agar pajak lebih tinggi dikenakan kepada orang kaya dan anggaran lebih besar dialokasikan untuk sektor publik.

Dalam demo tersebut, sekitar 800 ribu hingga 1 juta orang turun ke jalan, mulai dari serikat buruh, guru, apoteker, siswa, dan pekerja sektor publik lainnya.

Rencana Antisipasi

Terkait hal itu, Farah yang merupakan legislator dari PAN itu menekankan pentingnya kesiapan rencana kontingensi. 

Dia mengingatkan bahwa pemetaan dan pendataan WNI yang mutakhir, khususnya di kota-kota besar, merupakan kunci untuk dapat menyalurkan bantuan secara cepat dan tepat sasaran jika situasi semakin memburuk.

Lebih jauh, Farah memandang bahwa gejolak yang terjadi di Prancis dan negara lain harus menjadi momentum untuk evaluasi fundamental terhadap sistem perlindungan WNI di luar negeri. 

Dia pun mendorong agar platform digital seperti SafeTravel yang dimiliki Kemenlu dapat dioptimalisasikan secara menyeluruh.

"Kejadian di Prancis, dan juga gejolak serupa di negara-negara lain, adalah uji coba nyata bagi sistem perlindungan WNI kita. Di era digital ini, platform teknologi seperti Safetravel harus menjadi andalan utama kita," tegasnya.

Menurut Farah, aplikasi SafeTravel memiliki potensi besar untuk menjadi sistem peringatan dini dan respons darurat. 

Namun, potensinya hanya dapat tercapai jika didukung oleh dua pilar utama: informasi yang real-time dan adopsi pengguna yang masif.

"Aplikasi ini akan lebih efektif jika informasinya akurat dan real-time. Informasi penutupan jalan atau penghentian layanan publik harus muncul di aplikasi sesegera mungkin. Untuk itu, KBRI/KJRI diharapkan memiliki tim khusus yang siaga mengelolanya, terutama saat krisis," kata dia. 

"Di sisi lain, kami juga mendorong Kemenlu untuk lebih aktif mengkampanyekan SafeTravel, karena ini adalah alat perlindungan diri yang sangat membantu WNI, bahkan sejak tahap perencanaan perjalanan," tambahnya.

Lebih lanjut, Farah menegaskan bahwa insiden seperti di Prancis dan negara bergejolak lainnya harus menjadi pemicu untuk mewujudkan visi perlindungan WNI kelas dunia. 

Menurutnya, amanat konstitusi untuk melindungi setiap warga negara harus diterjemahkan menjadi sebuah sistem yang modern, adaptif, dan berbasis teknologi.

"Pada akhirnya, semua upaya ini bermuara pada satu hal: keselamatan dan keamanan setiap Warga Negara Indonesia di luar negeri adalah prioritas tertinggi yang tidak bisa ditawar. Itu adalah amanat konstitusi yang harus kita jalankan bersama," tandas Farah.

Duta Besar Indonesia untuk Prancis, Mohamad Oemar, sebelumnya menjelaskan bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) di Paris sudah mendapat informasi terkait rencana aksi demonstrasi besar-besaran. 

Aksi demo diperkirakan berdampak terhadap sejumlah layanan publik.