Polisi Rekayasa Arus Lalu Lintas di Sekitar Gedung DPR dan Monas Imbas Unjuk Rasa Buruh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polisi melakukan rekayasa arus lalu lintas di sekitar Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025) siang ini.

Hal ini imbas adanya aksi demo dari elemen buruh.

Kabagops Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Robby Hefadus menyampaikan sampai dengan saat ini pukul 14.00 WIB kendaraan masih bisa melintas.

Namun demikian lajur yang bisa dipakai hanya satu lajur.

“Betul jadi kita dari tadi siang arus lalin dari DPR tinggal satu lajur sehingga menyebabkan antrean panjang sampai Gerbang Tol Senayan," kata Robby kepada wartawan, Senin (22/9/2025). 

Dia menyatakan pengalihan arus dilakukam guna mengurai kemacetan.

Kendaraan dari arah DPR dialihkan ke kiri, ke arah Hotel Mulia. 

Warga yang masih nekat menuju gedung DPR bisa memutar balik lewat depan Kemenpora RI.

"Kalau masyarakat mau ke DPR tidak masalah putar balik di Menpora. Jadi silahkan saja. Kita alihkan bukan ditutup," ucap dia.

Sementara itu, kawasan Patung Kuda juga diberlakukan rekayasa lalu lintas. 

Jika massa aksi memenuhi Jalan Medan Merdeka Selatan, maka kendaraan dari Patung Kuda menuju Merdeka Selatan tak bisa melintas. 

"Bagi masyarakat ke arah Kebon Sirih atau ke Tugu Tani lewat dari Kebon Sirih," tandasnya.

Sebelumnya, Kasi Huma Polres Jakarta Pusat Ipda Ruslan Basuki menuturkan total ada 5.367 personel gabungan terdiri dari unsur Polri, TNI dan Pemda DKI.

Ribuan personel tersebur diterjunkam guna mengawal dua agenda unjuk rasa yang terjadwal pada hari ini.

Apel pengamanan telah dilakukan mulai pukul 09.00 WIB.  

"Aksi unjuk rasa dari DPP KSPSI dan DPP KSPI bertempat di DPR/MPR RI," tutur Ruslan.

Yang kedua aksi unjuk rasa dari Gerakan Bersama Indonesia Damai bersama beberapa element massa di wilayah Gambir.

"Aksi penyampaian pendapat di Silang Selatan Monas," imbuhnya.

Ruslan menegaskan pengamanan akan dilakukan secara persuasif.

“Silakan berorasi dengan tertib, jangan memprovokasi, jangan melawan petugas, dan mari kita hindari tindakan seperti membakar ban, menutup jalan, atau merusak fasilitas umum,” kata Ruslan.

Ruslan menambahkan menyuarakan pendapat di muka umum adalah hak warga negara yang dijamin undang-undang. Namun harus dilakukan damai. 

“Mari kita jaga suasana tetap kondusif agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik,” pungkasnya.

Tuntutan Buruh

Ribuan buruh dari KSPSI dan KSPI  yang menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta siang ini.

Presiden KSPSI Andi Gani menegaskan satu diantara tuntutan utama buruh adalah mendesak DPR segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan.

"Kami meminta DPR RI segera mengesahkan RUU ketenagakerjaan. Kami berikan waktu tiga bulan. Harus segera berdiskusi, terbuka. Karena buruh sudah menang di MK. Jangan lagi DPR RI mempermainkan nasib buruh," ujar Andi Gani.

Buruh berharap Ketua DPR Puan Maharani langsung menerima perwakilan mereka untuk berdialog. 

"Ya, sekarang sudah ditunggu oleh Bu Puan, diterima oleh Bu Puan dan para pimpinan DPR dan ada dari Komisi IX DPR RI,” katanya.