Anggota DPR RI Desak Penghentian Aktivitas PT TPL di Lahan Sengketa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Bane Raja Manalu mendesak penghentian aktivitas penanaman yang dilakukan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) di atas lahan yang masih sengketa agar tidak terulang bentrokan yang menyebabkan warga terluka.

“Tidak boleh ada aktivitas terjadi atau berlangsung di lahan yang sedang bersengketa atau disengketakan untuk menghindari peristiwa serupa,” ujar Bane dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (23/9/2025).

Bane Raja Manalu merupakan Anggota DPR dari Dapil Sumatera Utara III yang meliputi Kabupaten Asahan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Langkat, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batu Bara, Kota Binjai, Kota Pematangsiantar, dan Kota Tanjungbalai.

Pada Senin (22/9/2025) pagi, terjadi bentrokan antara warga dengan pihak pengamanan PT TPL yang mengakibatkan puluhan orang mengalami luka-luka.

Peristiwa itu terjadi di wilayah Buttu Pengaturan, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Adapun warga yang terlibat konflik merupakan masyarakat Adat Sihaporas.

Sengketa agraria antara masyarakat Adat Sihaporas dengan PT TPL telah berlangsung lama.

Lahan yang menjadi sengketa merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat adat dengan cara bertani hingga tanaman obat-obatan.

Pada tahun 1992, PT TPL mendapat izin lahan konsesi seluas 269.060 hektare. Kemudian luas pengelolaan direvisi, berkurang menjadi 167.912 hektare.

Bane juga telah menerima laporan dari masyarakat terkait bentrokan tersebut dan telah menghubungi Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang.

Bane meminta agar aparat hadir di lokasi untuk mencegah bentrokan yang lebih besar.

“Negara harus hadir di sana bersama rakyat, tidak boleh ada peristiwa kekerasan,” sambung anggota Komisi VII DPR RI tersebut.

Dia juga menegaskan apa yang ia suarakan sejalan dengan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas V PDI Perjuangan pada Mei 2024.

Dalam salah satu rekomendasi Rakernas tersebut, PDI Perjuangan mendesak pemerintah untuk menghentikan deforestasi dengan moratorium alih fungsi lahan hutan dan penggundulan hutan serta mendorong reforestasi lahan hutan yang terdegradasi.

“Saya mengutuk peristiwa kekerasan yang terjadi di Sihaporas. Banyak warga yang telah menjadi korban luka, ibu-ibu yang terkapar dengan luka di wajah,” kata Bane.

“Sudah saatnya pemerintah mengevaluasi seluruh penerima konsesi pengelolaan hutan jika serius merawat lingkungan. Lalu mengaudit manfaat ekonomi sesaat dan kerusakan yang ditimbulkan,” katanya menambahkan.