Narasi Bisa Jadi Senjata, Wamenhan Ingatkan Ancaman Perang Hukum terhadap Kedaulatan Bangsa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ancaman terhadap kedaulatan Indonesia kini tak lagi berbentuk invasi militer. 

Di era kontestasi global, serangan bisa datang melalui narasi dan instrumen hukum—strategi yang dikenal sebagai narrative and legal warfare (NLW).

Isu ini menjadi sorotan dalam diskusi publik bertajuk “Defence Intellectual Community: Memperkokoh Narasi dan Tatanan Negara untuk Kedaulatan dan Kesejahteraan Bangsa” yang digelar di Jakarta, Rabu (24/9/2025). 

Acara ini diinisiasi oleh Universitas Pertahanan, Aliansi Cendekia Tagaroa, dan President Club.

Wakil Menteri Pertahanan RI, Donny Ermawan Taufanto, menegaskan bahwa NLW merupakan ancaman nyata yang perlu diwaspadai. 

Ia menyebut ada upaya sistematis dari pihak eksternal untuk melemahkan Indonesia melalui opini publik dan celah hukum.

“Serangan ini menyasar komoditas strategis seperti kelapa sawit, tembakau, dan produk pertambangan yang dilindungi undang-undang. Padahal, sektor-sektor ini menopang pendapatan negara dan membuka lapangan kerja. Di bidang politik, institusi penjaga kedaulatan juga menjadi target,” ujar Donny.

Baca juga: Kemhan Inisiasi Bakti Sosial & Kesehatan di Wanam Papua, Kapal Rumah Sakit Buka Pengobatan Gratis

Guru Besar Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut serangan terhadap komoditas strategis sebagai bentuk neokolonialisme. 

Menurutnya, persaingan antarnegara kini lebih berfokus pada perebutan pasar daripada ideologi.

“Pasar berkorelasi dengan lapangan kerja, dan lapangan kerja menentukan kesejahteraan. Maka, serangan terhadap sektor ini adalah ancaman langsung terhadap kemajuan bangsa,” tegas Hikmahanto.

Mantan Gubernur Lemhanas, Budi Susilo Soepandji, menambahkan bahwa menghadapi NLW tidak cukup dengan pendekatan ekonomi. 

“Kita butuh fondasi kuat dari jati diri bangsa yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila,” ujarnya.

Sebagai solusi, Wamenhan Donny mengangkat konsep Defence Intellectual Management (DIM) yang digagas Menhan RI Sjarie Sjamdoeddin. 

DIM mendorong pelibatan intelektual Indonesia untuk membangun kapasitas adaptif dalam menghadapi ancaman nirmiliter.

“Persenjataan modern dan organisasi militer saja tidak cukup. Kita butuh kekuatan intelektual multidisiplin untuk merespons tantangan yang semakin kompleks,” jelas Donny.

Baca juga: Kejagung Tetapkan CEO Navayo International Gabor Kuti Jadi DPO Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemhan