Ramai Berita Keracunan Program MBG, Pemerintah Perkuat Pengawasan dan Evaluasi

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, juga menegaskan pemerintah tidak berencana menghentikan program MBG.

“Tidak ada rencana penyetopan. Justru kita pastikan pelaksanaannya lebih ketat agar tidak terulang,” jelasnya di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menanggapi kasus ribuan siswa yang diduga keracunan setelah mengonsumsi MBG. 

Ia menegaskan peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius pemerintah.

“Yang pertama tentu semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan,” katanya.

Ia meminta agar Badan Gizi Nasional (BGN) benar-benar menuntaskan permasalahan tersebut. Sebab, kasus keracunan yang dialami siswa semakin banyak terjadi.

“Tentu saya minta kepada BGN untuk benar-benar menuntaskan problem-problem yang nyata-nyata ada. Nanti kita tunggu,” ujarnya.

Cak Imin juga menegaskan PKB di parlemen akan mengawal melalui evaluasi di DPR. 

“Pasti, kita di DPR akan melakukan evaluasi agar sistem pelaksanaannya betul-betul tidak ada yang keracunan,” katanya.

Baca juga: Ikan Hiu Saus Tomat Diduga Jadi Biang Keladi Keracunan MBG di SDN 12 Benua Kayong Ketapang 

Ketika ditanya soal kemungkinan penghentian distribusi MBG, Cak Imin menampiknya. Hingga saat ini, program tersebut akan masih terus berlanjut.

“Tidak ada, tidak ada rencana penyetopan. Saya belum mendengar. Tapi nanti tanya saja, tidak ada,” tegasnya.

Lebih lanjut, Cak Imin membuka kemungkinan adanya perbaikan tata kelola atau prosedur baru. 

“Intinya kami mendukung untuk lakukan perbaikan pelaksanaan dan problem-problem di atasnya dengan cepat,” ucapnya.

Sebagai informasi, kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih terjadi di sejumlah daerah. Terbaru kasus dugaan keracunan MBG terjadi di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Sejak program ini diluncurkan pada 6 Januari 2025 lalu atau 9 bulan berjalan ini, pemerintah melaporkan jumlah penerima manfaat terdampak insiden keamanan pangan.