Program Makan Bergizi Gratis
Ramai Berita Keracunan Program MBG, Pemerintah Perkuat Pengawasan dan Evaluasi
Pengawasan dan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkuat untuk mencegah marak terjadinya keracuanan di berbagai daerah
Penulis:
Facundo Chrysnha Pradipha
Editor:
Nanda Lusiana Saputri
TRIBUNNEWS.COM - Belakangan berita tentang gejala keracunan pelajar imbas mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat di sejumlah daerah di Indonesia.
MBG adalah program inisiatif pemerintah Indonesia sebagai visi Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah melalui pemberian makanan bergizi secara gratis.
Program ini diluncurkan sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia, dengan harapan menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.
MBG terus diposisikan sebagai tonggak penting pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Pemerintah menegaskan, inisiatif ini hadir untuk memastikan anak-anak bangsa mendapatkan asupan gizi seimbang, makanan halal, dan layanan yang aman.

MBG bukan sekadar bantuan konsumsi, melainkan investasi jangka panjang dalam mencetak generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.
Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kejadian yang menimbulkan keramaian publik.
“Target kita adalah nol kejadian. Karena itu, tata kelola dapur dan distribusi akan terus kami perbaiki,” ujar Kepala BGN, Dadan Hindayana dalam konferensi pers, Rabu (24/9/2025).
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyatakan pihaknya telah membentuk tim investigasi yang terdiri dari ahli kimia untuk menelusuri penyebab keracunan.
Hotline khusus juga disiapkan untuk memudahkan pelaporan dari masyarakat.
“Kami tidak main-main. Tim investigasi akan bekerja langsung di lapangan,” tegas Nanik.
Baca juga: 2 Wilayah Jabar Terjadi Keracunan Massal MBG dalam 3 Hari, Korban Tembus 1.040 Siswa
BGN juga menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengikuti pelatihan penjamah makanan secara berkala.
Pemeriksaan kesehatan bagi pekerja dapur diwajibkan guna mencegah penularan penyakit. Pemerintah berencana mendirikan kantor layanan SPPG di hampir setiap kabupaten pada tahun 2026.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BGN untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan.
“Teman-teman dari Balai POM, Unit Pelaksanaan Teknis kami, sudah berkoordinasi dengan Badan Gizi untuk mencari tahu proses apa yang terjadi, kenapa terjadi,” ujar Taruna dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.