Soal Keracunan Program MBG, Pemerintah Diminta Prioritaskan Keselamatan Rakyat 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mendapatkan sorotan dan kritik dari publik. Salah satu kritik datang dari Kris Tjantra, Ketua Umum relawan Ganjarist.

Kris menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi keracunan massal yang menimpa masyarakat akibat produk MBG.

Baca juga: Jurus Prabowo Cegah Keracunan: Semua Dapur MBG akan Dibekali Alat Sterilisasi UV dan Test Kit

Adapun menurut data Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) per Jumat (26/9/2025) pukul 21.00 WIB, korban keracunan MBG sudah mencapai 7.368 orang.

“Ini adalah tragedi kemanusiaan. Ribuan anak-anak kita menjadi korban keracunan akibat kelalaian dan lemahnya pengawasan. Pemerintah tidak boleh tinggal diam, harus ada langkah cepat, transparan, dan tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab,” tegas Kris kepada wartawan, Senin (29/9/2025).

Baca juga: Prabowo Sebut Penerima MBG Sudah Hampir Capai 30 Juta Anak, Keracunan Hanya 0,000017 Persen

Kris menilai bahwa kasus ini mencerminkan lemahnya sistem perlindungan konsumen dan standar keamanan produk di Indonesia. 

Oleh karena itu, Kris mendesak pemerintah melakukan investigasi menyeluruh terhadap penyebab keracunan dan pihak yang terlibat.

"Penindakan hukum tanpa pandang bulu terhadap perusahaan maupun oknum yang lalai. Pemulihan hak korban, termasuk perawatan medis gratis dan kompensasi layak," kata Kris.

Tak kalah penting, dia menambahkan bahwa perlu ada penguat sistem pengawasan pangan dan obat-obatan agar kejadian serupa tidak terulang.

“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Negara harus hadir sepenuhnya untuk melindungi warganya, bukan hanya setelah terjadi korban, tetapi sejak awal melalui pengawasan yang ketat,” tambah.

Kris menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas.

Dilansir Kompas TV, Founder dan CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Saminarsih mendorong pemerintah melakukan moratorium atau penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul terjadinya kasus-kasus keracunan dengan jumlah total korban mencapai ribuan orang.

Diah mengatakan, data CISDI per Jumat (26/9/2025) pukul 21.00 WIB, menunjukkan korban keracunan MBG sudah mencapai 7.368 orang.

Baca juga: Anggota DPR Irma Suryani Sebut Program MBG di Indonesia Tak Perlu Diatur UU Seperti di Finlandia

“Dengan adanya korban yang jumlahnya sudah 7.368 ini kami mendorong pemerintah agar melakukan moratorium atau pemberhentian sementara,” ucap Diah dalam program Kompas Siang Kompas TV, Sabtu (27/9/2025).

“Agar tingkat kebijakannya bisa diselesaikan terlebih dahulu dengan mengeluarkan Perpres yang disusun berdasarkan konsultasi dengan berbagai pihak. Jadi antarkementerian, antarkementerian dengan masyarakat sipil, antarkementerian dengan para peneliti.”

Selama masa moratorium, lanjut Diah, CISDI merekomendasikan agar belanja yang dilakukan untuk program MBG dapat difokuskan untuk perbaikan tata kelola, penguatan kerangka regulasi, penguatan kerangka organisasi di pusat dan daerah, hingga peningkatan kapasitas kelembagaan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Termasuk di dalamnya para ahli gizi, SPPG-nya, akuntan, dan tenaga relawan. Kami berharap ini bisa secara signifikan membalik keadaan yang sekarang boleh dibilang kacau, carut-marut, supaya tidak lagi terjadi korban,” ucapnya.

Adapun data BGN, ada 70 kasus insiden keamanan pangan MBG 2025. Rinciannya, 5.914 orang penerima manfaat yang terdampak.

Rinciannya, kota Bandar Lampung sebanyak 503 orang, Kabupaten Lebong Bengkulu 467 orang, Kabupaten Bandung Barat 411 orang, Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah 339 orang dan Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta 305 orang.

Adapun Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintag melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai maraknya kasus keracunan di sejumlah daerah. 

Ia menilai persoalan ini merupakan masalah besar yang harus ditangani serius.

“Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal ya,” kata Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).

Baca juga: Pelajar Kecewa Terima Menu MBG Tanpa Nasi, Kepala Sekolah: Tanggungjawab Dapur

Prabowo mengaku meski baru kembali dari kunjungan luar negeri selama sepekan, ia tetap memantau perkembangan kasus MBG. 

“Saya baru dari luar negeri tujuh hari saya monitor ada perkembangan-perkembangan itu,” ujarnya.

Ia juga menekankan perlunya kewaspadaan agar isu ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik. 

“Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi,” tegasnya.

Menurut Prabowo, tujuan MBG adalah memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh makanan bergizi. 

“Tujuan Makan Bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita-kita ini makan lumayan. Mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi,” pungkasnya.