Komnas HAM Desak Pemerintah Evaluasi Total Program MBG Penyebab Keracunan Massal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komnas HAM mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul maraknya kasus keracunan yang dialami siswa penerima program tersebut.

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Atnike Nova Sigiro menekankan pentingnya perbaikan tata kelola MBG yang lebih akuntabel, transparan, dan partisipatif.

Hal itu diharapkan juga melibatkan berbagai pihak untuk mencegah kasus serupa terulang.

“Badan Gizi Nasional (BG) agar melakukan evaluasi dan perbaikan tata kelola MBG secara menyeluruh yang akuntabel, transparan, dan partisipatif," tegas Atnike dalam keterangannya, Selasa (30/9/2025). 

"Untuk mendapatkan masukan yang komprehensif dan akurat, guna mencegah keberulangan,” sambungnya. 

Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah membentuk mekanisme pengawasan independen terhadap program MBG.

Serta memastikan adanya mekanisme pengaduan dan pemulihan korban yang cepat, transparan, dan berkeadilan.

Diketahui, BGN mencatat hingga 25 September 2025 terdapat 5.914 korban keracunan program MBG di berbagai daerah. 

Angka itu meningkat berdasarkan laporan CISDI yang menyebutkan adanya 7.368 korban per 26 September 2025, bahkan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan data terbaru pada 27 September 2025 dengan total 8.649 korban.

Temuan Ombudsman

Ombudsman RI mengeluarkan hasil temuan terhadap program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi (MBG).

Ombudsman RI adalah lembaga negara independen yang bertugas mengawasi dan memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai dengan standar yang baik, adil, dan bersih, serta bebas dari maladministrasi. 

Dalam temuan itu, tercatat sejak program tersebut diluncurkan sejak awal Januari 2025 hingga September 2025 ada 34 kejadian luar biasa (KLB) keracunan akibat menu yang ada dalam MBG.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengungkap, dari puluhan kejadian ini tercatat ribuan siswa sekolah menjadi korban.

"Jika kita jumlahkan, sejak Januari hingga September 2025, telah terjadi sekitar 34 kejadian luar biasa keracunan dengan ribuan korban mayoritas anak sekolah," kata Yeka Hendra Fatika saat konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (30/9/20245).

Yeka membeberkan daerah-daerah aman saja yang jumlah korban keracunannya terbilang banyak dan mendapat sorotan.

Adapun yang dimaksud yakni seperti di Garut ada 657 siswa, di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat 497 siswa yang mengalami gejala serupa akibat menu yang diolah tanpa disiplin standar.

"Kasus terbesar terjadi di Bandung Barat, 1.333 siswa harus mendapatkan perawatan medis karena makanan yang terlambat didistribusikan dan tidak higienis," sambung dia.

Selain itu, ada pula kejadian siswa keracunan di Bengkulu, Sulawesi Tengah, Bangka Belitung hingga Kabupaten Bogor.

"Di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, 276 siswa terdampak akibat ikan cakalang yang tercemar, sementara di Belitung, Bangka Belitung, puluhan siswa sakit karena makanan yang terlambat didistribusikan sehingga basi," ucapnya.