Kepala BGN Ungkap Pemerintah Sedang Siapkan Lembaga Sertifikasi Keamanan Pangan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap, pihaknya bakal menggenjot proses sertifikasi terhadap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Salah satu upayanya kata Dadan, pemerintah sedang menyiapkan lembaga khusus memberikan sertifikasi keamanan pangan.

"Ini dalam proses persiapan untuk menentukan lembaga independen yang tersertifikasi, yang mampu melakukan sertifikasi keamanan pangan," kata Dadan saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Baca juga: 650 Penjamah Makanan di Aceh Dilatih Jaga Mutu dan Keamanan Pangan MBG

Sehingga kata dia, nantinya di setiap SPPG akan berlaku dua sertifikasi yakni sertifikasi dari Kementerian Kesehatan dan Sertifikasi Keamanan Pangan dari Lembaga Independen.

"Jadi di SPPG nanti akan berlaku dua sertifikasi, yaitu sertifikasi higienis SLHS dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan, dan kemudian sertifikasi HACCP dari Lembaga Independen untuk Keamanan Pangan," ucap dia.

Meski demikian, Dadan tidak menjabarkan secara detail siapa saja pihak yang akan dilibatkan dalam lembaga independen sertifikasi tersebut.

Profesor lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) tersebut hanya memastikan kalau setiap Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) hingga Unit Kesehatan Sekolah (UKS) akan turut dilibatkan.

"Setelah kita melakukan rapat koordinasi lintas lembaga, disepakati bahwa puskesmas dan UKS akan lebih banyak dilibatkan di dalam hal mitigasi kesehatan dan penanganan darurat," ucapnya.

Lebih jauh, Dadan juga menyatakan, pihaknya sudah meminta dan menginstruksikan kepada seluruh SPPG agar didampingi oleh ahli masak yang terlatih. 

Baca juga: 2 Cucu Keponakan jadi Korban Keracunan MBG, Mahfud MD: Program Mulia Butuh Perbaikan Tata Kelola

Terhadap SPPG yang memiliki kemampuan terbatas, pihaknya akan menerapkan pembatasan penerima manfaat menjadikan maksimal hanya 2.500 orang.

"Kemudian ada permintaan dari Komite Sekolah agar dilibatkan dalam pengawasan MBG, dan tentu saja kita akan melakukan pelatihan berulang untuk para penjamah makanan yang kita lakukan setiap dua bulan," tukas dia.