YLKI Minta Pemerintah Petakan Wilayah Prioritas Penerima MBG: Agar MBG Lebih Efektif & Efisien

TRIBUNNEWS.COM - Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Rafika Zulfa menilai, selain melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan mengakibatkan banyak kasus keracunan pada siswa, pemerintah juga harus memetakan wilayah prioritas penerima MBG.

Rafika menyebut, sebelumnya YLKI sudah meminta pemerintah untuk menghentikan sementara program MBG agar evaluasi bisa dilakukan secara optimal.

Namun dalam audiensi YLKI bersama DPR, disebutkan bahwa MBG ini tidak bisa dihentikan karena program ini telah memakan dana yang cukup besar.

"Artinya memang beberapa waktu lalu, rekan kami melakukan audiensi ke DPR. Memang disana respons para regulator ini, apabila dihentikan itu tidak memungkinkan."

"Karena memang kita tahu ya dana yang terserap untuk program ini cukup besar, sehingga apabila dihentikan itu tidak mungkin," kata Rafika dalam Program 'Overview' di kanal YouTube Tribunnews.com, Rabu (1/10/2025).

Untuk itu, jika memang program MBG ini tidak bisa dihentikan sementara seluruhnya, maka YLKI meminta evaluasi dilakukan sesegera mungkin.

Harus dilakukan juga pemetaan wilayah-wilayah prioritas yang memang sangat memerlukan MBG ini.

Agar nantinya program MBG ini bisa berjalan secara lebih efektif dan efisien.

Mengingat dana yang dikeluarkan negara untuk MBG ini sangatlah besar.

"Jadi setidaknya bagi kami, apabila memang tidak bisa dihentikan maka dilakukan evaluasi segera. Terutama untuk wilayah-wilayah sekolah yang berdampak langsung."

"Jadi segera lakukan evaluasi, kalau tidak memungkinkan, dipetakan prioritas-prioritas yang sekiranya memerlukan bantuan MBG itu di wilayah mana. Agar program ini lebih efektif dan efisien," jelas Rafika.

Baca juga: Psikolog Sebut Anak-anak Bisa Phobia Buntut Keracunan MBG yang Terus Berulang: Dengar Kata MBG Stres

Ribuan Siswa Keracunan MBG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan sebanyak 6.517 orang mengalami keracunan makan bergizi gratis (MBG) sejak program tersebut diluncurkan pada Januari 2025. 

Data itu, kata Dadan, dihimpun sejak Januari sampai akhir September 2025.

Dadan mengatakan keracunan terbanyak terjadi di Pulau Jawa sebanyak 45 kasus. Adapun sebanyak tiga wilayah pemantauan MBG, di antaranya wilayah 1 di Pulau Sumatera, wilayah II Pulau Jawa, dan wilayah III untuk Indonesia bagian timur.

"Kalau dilihat dari sebaran kasus, maka kita lihat bahwa di wilayah I itu tercatat ada yang mengalami gangguan pencernaan sejumlah 1.307, wilayah II ini sudah bertambah tidak lagi 4.147 ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang, wilayah III ada 1.003 orang," kata Dadan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).