Pemerintah Diminta Tetap Lanjutkan Program MBG, Perketat Pengawasan, Fokus Kurangi Risiko Keracunan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) mendorong pemerintah untuk tetap melanjutkan pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), meskipun menghadapi sejumlah tantangan berupa keracunan massal di beberapa daerah.

Hal ini disampaikan Ketua Umum FORMAS, Yohanes Handojo Budhisedjati, seusai diskusi bertajuk Forum FORMAS Bicara di Restoran Rarampa, Jakarta Selatan, Sabtu (4/10/2025).

Baca juga: Bakal Ada Insentif Guru Penanggung Jawab MBG, Zulhas: Perpres dan Inpres Rampung Minggu Ini

"Kami optimis, program MBG ini bisa berjalan dengan baik kendati ada beberapa kendala dan insiden keracunan yang terjadi beberapa waktu belakangan ini," kata Handojo.

Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) adalah sebuah organisasi sosial yang bergerak dalam bidang pengembangan masyarakat dan pemberdayaan sosial dengan tujuan untuk mencapai visi Indonesia Emas, yaitu Indonesia yang lebih maju, makmur, dan sejahtera, khususnya dalam rangka menyongsong usia 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045.

FORMAS didirikan untuk menjadi platform yang memfasilitasi kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat, termasuk individu, komunitas, organisasi, dan lembaga pemerintah, guna mewujudkan masyarakat yang lebih berdaya, cerdas, dan tangguh dalam menghadapi tantangan global dan lokal.

Handojo menegaskan, MBG merupakan program strategis yang telah dipikirkan matang oleh Presiden Prabowo Subianto sejak tahun 2006. 

Oleh karena itu, menurutnya, misi tersebut layak untuk terus diperjuangkan sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi unggul Indonesia.

Baca juga: BGN Ungkap Penyebab Keracunan MBG di Bandung Barat: Kandungan Nitrit di Melon dan Lotek

"Kita tidak bisa menghindar bahwa ada persoalan yang terjadi. Namun, kita harus melihat dari sudut pandang positif. Bahwa program ini baru. Banyak hal yang harus dibenahi. Sistem dan tata kelola yang mungkin belum maksimal, itu hal biasa," ujar Handojo.

Handojo meminta pemerintah agar meningkatkan pelayanan, termasuk menjaga agar terhindar dari berbagai praktik-praktik yang dapat mengganggu atau menggagalkan program ini.

Handojo menyebut, Forum FORMAS BICARA telah menyimpulkan berbagai saran agar pemerintah merespons masukan dan kritik masyarakat. 

Menurut dia, kritik merupakan energi positif yang dapat membantu agar pelaksanaan MBG berjalan sukses sebagaimana yang diimpikan Presiden Prabowo. 

Formas, kata dia, juga menyarankan agar pemerintah fokus pada perbaikan dan pengawasan untuk memastikan kualitas program dan mengurangi risiko seperti terjadinya keracunan di beberapa sekolah. 

Ia juga mengharapkan peran serta masyarakat sipil untuk memantau dan mengawasi jalanya program MBG agar tepat sasaran dan berjalan lebih baik.

"Dukungan masyarakat sipil juga tetap diharapkan sebagai bentuk dukungan agar program MBG ini berjalan lebih baik. Seperti apa yang kami lakukan melalui Forum Formas Bicara ini. Ini bentuk dukungan kami kepada pemerintah," tegas Handojo.

6.517 Orang Keracunan MBG

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan sebanyak 6.517 orang penerima manfaat program MBG mengalami keracunan makanan sejak program ini diluncurkan hingga akhir September 2025.

Hal ini disampaikan Dadan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025). 

"Kalau dilihat dari sebaran kasus, maka kita lihat bahwa di wilayah 1 tercatat ada yang mengalami gangguan pencernaan sejumlah 1.307," kata Dadan.

Wilayah 1 mencakup Pulau Sumatera. Sementara itu, wilayah 2, yang mencakup Pulau Jawa, mencatat jumlah kasus tertinggi.

"Wilayah 2 ini sudah bertambah, tidak lagi 4.147, ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang," ujar Dadan.

Sementara wilayah 3 yang mencakup kawasan Indonesia Timur, mencatatkan 1.003 kasus.

"Kemudian wilayah 3 ada 1.003 orang. Dan kita catat tanggal per tanggal dari kasus kejadian ini," ungkap Dadan.

Dalam rapat ini, Dadan juga menyatakan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) mengenai tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan segera terbit.

Dadan berharap, Perpres tersebut segera ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Dan kemudian sekarang ini sedang diselesaikan terkait Perpres tata kelola makan bergizi yang mudah-mudahan minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden," kata Dadan dalam rapat. 

Ia menegaskan, regulasi tersebut penting untuk memperkuat pelaksanaan program MBG secara menyeluruh.

"Karena ini dukungan terhadap program makan bergizi sudah sangat urgen dilakukan tidak hanya masalah keamanan sanitasi, higienis, penanganan korban, tetapi juga kebutuhan rantai pasok yang semakin besar," ujar Dadan.