Legislator PKB Sudjatmiko Desak Evaluasi Total Sistem Standar Bangunan Pasca Tragedi Al Khoziny

Sudjatmiko menilai, tragedi Al Khoziny harus menjadi pelajaran penting bagi ratusan pesantren lain di Indonesia. 

Dia menyerukan agar semua pembangunan fasilitas pendidikan keagamaan mematuhi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksanaannya.

Dalam pandangannya, ada enam langkah mitigasi yang harus dilakukan.

Pertama, melibatkan ahli sejak awal agar perhitungan struktur dan pondasi mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI).

Kedua, menetapkan standar mutu bahan bangunan, sesuai SNI 1726:2019 tentang ketahanan gempa.

Ketiga, melakukan audit kelayakan bangunan, terutama pesantren yang menampung ratusan santri.

Keempat menerapkan regulasi lebih tegas, termasuk penegakan izin mendirikan bangunan (IMB) dan pengawasan profesional.

Kelima meningkatkan edukasi dan sosialisasi, agar pesantren memahami pentingnya keselamatan konstruksi.

Keenam menyiapkan dana khusus renovasi dan standarisasi melalui bantuan pemerintah.

"Kesadaran bahwa bangunan aman adalah bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual harus ditanamkan di lingkungan pesantren,” katanya.

Sudjatmiko menegaskan, setiap bangunan yang gagal adalah alarm keras bagi dunia teknik dan kebijakan publik. Ia berharap tragedi di Sidoarjo tidak berhenti sebagai berita sesaat, tetapi menjadi momentum perubahan dalam tata kelola pembangunan fasilitas pendidikan.

"Ambruknya bangunan pesantren bukan sekadar tragedi arsitektural, tapi juga tragedi kemanusiaan. Jangan sampai nyawa kembali menjadi taruhan akibat pembangunan tanpa standar teknis,” pungkasnya.

Diketahui, musala Ponpes Al-Khoziny roboh usai tertimpa bangunan baru berlantai dua setengah yang berdiri tepat di atasnya. 

Baca juga: Suara Sirine Ambulans Masih Berbunyi, Tim SAR Temukan 12 Jenazah Baru di Musala Al Khoziny

Peristiwa nahas itu terjadi saat sejumlah santri putra tengah melaksanakan salat asar berjemaah.