Kepala BGN Ungkap Prabowo Perintahkan Konsolidasi Nasional SPPG untuk Atasi Keracunan MBG

Ringkasan Utama

• Presiden Prabowo memberi instruksi kepada BGN untuk segera melakukan konsolidasi dengan seluruh SPPG di Indonesia
• Momentum evaluasi pelaksanaan MBG digunakan untuk memperkuat aspek pemberdayaan ekonomi lokal
• Satu SPPG rata-rata mendapatkan anggaran Rp 10 miliar per tahun
    

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi langsung agar dilakukan konsolidasi nasional seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia. 

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG adalah unit layanan yang didirikan mitra untuk mendukung distribusi makanan bergizi sesuai standar BGN.

Langkah tersebut diambil untuk mempercepat penanganan dan perbaikan setelah munculnya kasus-kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Mohon maaf saya hari ini tidak bisa hadir secara fisik, karena saya mendapatkan instruksi dari Presiden untuk segera melakukan konsolidasi dengan seluruh SPPG di seluruh wilayah Indonesia agar masalah yang timbul belakangan ini dapat segera diatasi,” ujar Dadan dalam paparan virtualnya, Selasa (7/10/2025).

Dadan menegaskan, Presiden Prabowo menilai program makan bergizi gratis merupakan kebijakan strategis nasional yang menyangkut masa depan sumber daya manusia Indonesia.

Baca juga: Kepala BGN: 10.681 SPPG MBG Sudah Beroperasi, Belum Satu Pun Gunakan Dana APBN

Karena itu, lanjut dia, Prabowo meminta agar setiap elemen pelaksana di lapangan segera dibenahi dan dikonsolidasikan.

“Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa makan bergizi merupakan langkah strategis yang merupakan bagian dari prestasi SDM masa depan untuk menghasilkan generasi emas, generasi yang sehat, kuat, cerdas, dan ceria,” katanya.

Dadan menambahkan, Prabowo juga meminta agar momentum evaluasi ini digunakan untuk memperkuat aspek pemberdayaan ekonomi lokal.

Baca juga: Kepala BGN Tolak Usulan Program MBG Diganti Bantuan Uang Tunai ke Orang Tua, Ini Alasannya

Sebab, SPPG bukan hanya sekadar dapur gizi, tetapi juga instrumen ekonomi rakyat.

“Satu SPPG rata-rata mendapatkan anggaran Rp 10 miliar per tahun, di mana 45 persen digunakan untuk membeli bahan baku, dan 99 persennya adalah produk pertanian lokal. Jadi uang negara harus benar-benar berputar di level paling bawah,” jelasnya.

Selain itu, ia menekankan program MBG tak hanya soal makanan gratis, tetapi merupakan strategi jangka panjang untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan siap menjadi tenaga kerja produktif pada 2045.

“Kalau anak-anak kita yang lahir hari ini tidak diintervensi dengan gizi baik, mereka akan menjadi generasi yang lemah dan sulit bersaing dengan negara lain,” ucapnya.