Fraksi Demokrat 'Pelototi' Paket Stimulus Ekonomi Kuartal IV 2025: agar Tepat Sasaran

Sekretaris Fraksi Demokrat DPR RI itu juga menyoroti potensi risiko inflasi dan ketimpangan antarwilayah akibat meningkatnya daya beli masyarakat. 

Dia mengingatkan, tanpa pengendalian pasokan, lonjakan harga kebutuhan pokok bisa terjadi, terutama di wilayah dengan tantangan logistik tinggi.

Karenanya, distribusi bantuan perlu mempertimbangkan kondisi geografis dan kapasitas pasokan daerah. 

Pemerintah, kata Marwan, harus memastikan manfaat stimulus menjangkau seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya terpusat di perkotaan atau Pulau Jawa.

Marwan menegaskan bahwa paket stimulus kuartal IV 2025 bukan sekadar kebijakan fiskal, melainkan ujian bagi kemampuan negara dalam mengelola kepercayaan publik.

“Bila dijalankan dengan integritas, presisi, dan kecepatan, stimulus ini akan menjadi energi penggerak bagi ekonomi yang inklusif dan berkeadilan,” ucapnya.

“Namun bila pelaksanaannya lalai dan pengawasannya lemah, kebijakan ini berisiko kehilangan maknanya, sekadar menjadi angka-angka di atas laporan keuangan negara tanpa jejak nyata di kehidupan masyarakat,” lanjutnya.

Marwan menambahkan, Fraksi Partai Demokrat mendukung langkah pemerintah dalam pelaksanaan paket stimulus tersebut, namun akan terus melakukan pengawasan agar program berjalan sesuai tujuan.

“Mengawal stimulus agar tepat sasaran dan berkelanjutan berarti memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjadi jembatan menuju kesejahteraan yang lebih merata,” ujarnya.

Adapun paket stimulus kuartal IV 2025 meliputi delapan program akselerasi, empat program lanjutan pada 2026, serta lima program unggulan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja (8+4+5).