Siapa I Ketut Darpawan? Hakim yang Fasilitasi Amicus Curiae 12 Tokoh di Sidang Praperadilan Nadiem

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sidang praperadilan penetapan tersangka yang diajukan mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali digelar dan dipimpin hakim I Ketut Darpawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat, 3 Okotkber 2025. Sidang ini diwarnai pembacaan Amicus Curiae oleh 12 tokoh antikorupsi, sebuah praktik yang belum lazim dalam praperadilan.

Nadiem mengajukan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pengadaan perangkat teknologi pendidikan tahun 2020–2022. Penetapan tersebut dilakukan oleh Kejaksaan Agung, meski audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan tidak ditemukan mark-up atau pelanggaran harga dalam pengadaan Chromebook.

Kuasa hukum Nadiem menyebut penetapan tersangka cacat prosedur karena tidak disertai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan tidak menjelaskan secara rinci dugaan pidana yang dikenakan.

Dalam praktik hukum, Amicus Curiae—yang berarti “sahabat pengadilan”—merujuk pada pihak ketiga yang bukan bagian dari perkara namun menyampaikan pandangan hukum untuk membantu hakim memahami isu yang sedang diperiksa. Di Indonesia, mekanisme ini belum diatur secara eksplisit dalam KUHAP, namun mulai digunakan dalam perkara-perkara yang menyangkut kepentingan publik atau prinsip hukum yang dipersoalkan.

Dua belas tokoh tersebut terdiri dari mantan pimpinan KPK Amien Sunaryadi dan Erry Riyana Hardjapamekas; advokat senior Arief T. Surowidjojo dan Todung Mulya Lubis; mantan eksekutif IBM Betti Alisjahbana; budayawan dan pendiri Tempo Goenawan Mohamad; Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid; mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman; mantan Dirut PLN Nur Pamudji; pegiat hukum Rahayu Ningsih Hoed; serta Arsil dan Natalia Soebagjo yang membacakan langsung isi pernyataan di persidangan.

Amicus Curiae yang dibacakan menyoroti kekosongan hukum acara dalam praperadilan, terutama terkait penetapan tersangka.

Baca juga:  Usut Korupsi Kuota Haji, KPK Kembali Dalami Pertemuan Eks Bendahara Amphuri dengan Yaqut Cholil

Arsil menyatakan, “Hakim praperadilanlah yang seharusnya dapat menguji apakah penilaian subyektif tersebut benar-benar beralasan atau tidak.”

Ia juga menekankan bahwa KUHAP tidak mengatur secara rinci tahapan pemeriksaan maupun bentuk permohonan praperadilan.

“Adanya kekosongan pengaturan prosedur pemeriksaan atau hukum acara praperadilan, terlebih praperadilan atas penetapan tersangka, memang sama sekali tidak disebut dalam KUHAP,” jelasnya.

Kritik juga diarahkan pada standar bukti yang digunakan Kejaksaan Agung. Dalam kasus Tom Lembong, audit BPKP dijadikan dasar penetapan kerugian negara. Namun dalam kasus Nadiem, meski BPKP menyatakan tidak ada mark-up dalam pengadaan Chromebook, hasil audit tersebut tidak dijadikan dasar penetapan tersangka.

Kejagung: Penetapan Tersangka Dinilai Sah

Kejagung menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Nadiem Makarim telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Direktur Penyidikan Jampidsus, Nurcahyo Jungkung Madyo, dalam pernyataannya pada Kamis, 4 September 2025, menegaskan bahwa penyidik telah mengantongi minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, bahkan empat alat bukti telah diperoleh: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk.

Kejagung juga menyebut bahwa Nadiem telah diperiksa sebagai saksi sebanyak tiga kali sebelum ditetapkan sebagai tersangka, yakni pada 15 Juni, 23 Juni, dan 4 September 2025.

Dalam sidang lanjutan praperadilan pada Rabu, 8 Oktober 2025, Kejagung menyerahkan sekitar 90 bukti surat, termasuk dokumen pengadaan Chromebook dan hasil penyelidikan internal terkait proses tender dan realisasi anggaran.

Ahli hukum pidana dari Universitas Al-Azhar, Prof. Suparji Ahmad, yang dihadirkan oleh Kejagung, menyatakan bahwa laporan audit resmi dari BPKP bukanlah syarat mutlak untuk membuktikan kerugian negara dalam perkara korupsi.