Surya Paloh Bantah Bakal Masuk Kabinet Merah Putih Usai Bertemu dengan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

Ringkasan Berita:

Surya Paloh membantah partai yang dipimpinnya akan masuk ke Kabinet Merah Putih

 

Surya Paloh melakukan pembicaraan secara tertutup dengan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

 

Sjafrie menjelaskan tugas Kementerian Pertahanan mempunyai dua dimensi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh membantah partai yang dipimpinnya akan masuk ke Kabinet Merah Putih usai melakukan pembicaraan secara tertutup dengan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin di kantor Kementerian Pertahanan RI Jakarta pada Rabu (15/10/2025).

Kabinet Merah Putih adalah kabinet pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang mulai menjabat pada Oktober 2024.

Baca juga: NasDem Berharap KTT Perdamaian Gaza Momentum Awal Wujudkan Keadilan Bagi Bangsa Palestina

Surya mengatakan hal itu juga tidak dibahas dalam pertemuan yang digelar selama kurang lebih satu jam tersebut.

"Akhirnya, tidak semuanya pembicaraan kita itu mengarah kepada apakah memang sekarang NasDem di luar kabinet, nanti ada pembicaraan ke arah kabinet. Enggak ada," kata Surya usai pertemuan.

"Tapi sekali lagi saya katakan, ada optimisme yang masih ada dan harus terjaga lebih baik untuk membangun optimisme, tidak hanya kelompok yang saya pahamin, tapi seluruh komponen dan elemen masyarakat lainnya," pungkasnya.

Menjawab pertanyaan wartawan, Sjafrie menjelaskan tugas Kementerian Pertahanan mempunyai dua dimensi yakni dimensi pertahanan negara dan dimensi kedaulatan negara. 

Baca juga: Sjafrie Sjamsoeddin-Surya Paloh Pertemuan Tertutup Selama 1 Jam, Apa yang Dibicarakan?

Kedaulatan negara, kata dia, bermakna terkait dengan semua elemen bangsa.

"Tapi dalam konteks stabilitas nasional dan menjaga kedaulatan negara, ini adalah bagian kita. Kebetulan kantor ini adalah kantor Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dan sekiranya teman-teman tahu, Pak Prabowo (Ketua DPN) juga punya kantor di sini," ujar Sjafrie yang juga Ketua Harian DPN.

"Yang kedua, Kementerian Pertahanan ini miliknya rakyat Indonesia yang ditugaskan kepada pemerintah untuk melindungi tanah dan tumpah darah. Jadi kita harus ada di dalam satu soliditas," pungkasnya.