Gubernur DKI Pramono Anung Sambangi KPK Bahas Pemberantasan Korupsi

Ringkasan Berita:

• Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mendatangi Gedung KPK pada Kamis (16/10/2025) pagi.
• Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan audiensi dan konsultasi mengenai upaya pemberantasan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
• Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari kerja sama yang telah terjalin antara KPK dan Pemprov DKI. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Kamis (16/10/2025) pagi.

Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan audiensi dan konsultasi mengenai upaya pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pramono, yang mengenakan batik lengan panjang berwarna gelap, tiba di markas komisi antirasuah sekitar pukul 09.46 WIB. 

Saat ditanya mengenai maksud kedatangannya, ia hanya memberikan jawaban singkat. 

"Konsultasi ya, nanti saja," kata Pramono Anung kepada awak media sebelum memasuki gedung KPK.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD DKI Dukung Penuh Langkah Gubernur Pramono Larang Konsumsi Daging Anjing

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari kerja sama yang telah terjalin antara KPK dan Pemprov DKI. 

"Hari ini KPK menerima audiensi dari Pemprov DKI Jakarta untuk membahas berbagai upaya pemberantasan korupsi," kata Budi.

Budi menjelaskan, kolaborasi ini mencakup berbagai program pencegahan, koordinasi, supervisi, hingga perbaikan sistem tata kelola pemerintahan daerah. 

Baca juga: Ahmad Sahroni Sandang Gelar Doktor Ilmu Hukum IPK 3,95 Dulu Beredar Ijazah SMP Nilai Rata-rata 6

Pertemuan ini, lanjutnya, adalah kelanjutan dari sinergi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Beberapa agenda strategis yang telah dibahas dalam kerja sama sebelumnya meliputi peningkatan transparansi anggaran daerah, digitalisasi layanan publik, dan optimalisasi Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai instrumen pengawasan.

KPK berharap, melalui konsultasi ini, komitmen Pemprov DKI dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas tinggi dapat semakin diperkuat.