Kritik 3 Guru Besar Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kebijakan Tanpa Riset, Asta Cita Mandek

Ringkasan Berita:

• Tiga guru besar dari tiga universitas berbeda mengkritik setahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
• Ada beberapa hal yang disoroti seperti kebijakan yang tidak berdasarkan riset hingga terkait tidak terwujudnya Indonesia sebagai negara hukum.
• Selain itu, disoroti pula soal tidak berjalannya Asta Cita khususnya soal program MBG di mana banyak permasalahan sejak pembuatan aturan hingga prakteknya.

TRIBUNNEWS.COM - Tiga guru besar dari tiga perguruan tinggi menyoroti kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Prabowo-Gibran resmi dilantik pada 20 Oktober 2024 yang lalu.

Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia (UI), Prof. Sulistyowati Irianto, mengatakan selama setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, kebijakan yang dibuat dalam pemerintahan Prabowo-Gibran tidak berdasarkan riset terlebih dahulu.

Sulistyowati menilai kebijakan Prabowo-Gibran hanya bersifat populis.

"Berbagai kebijakan dan program tidak berdasarkan riset, asesmen, data berbasis bukti. Kelihatannya hanya didasarkan pada kepentingan populis," ujarnya dalam program Satu Meja The Forum di YouTube Kompas TV, dikutip pada Kamis (16/10/2025).

Dia mengatakan penilaiannya itu bisa terlihat ketika munculnya kebijakan kontroversial yang berujung dicabut akibat adanya respons negatif dari masyarakat.

"Itu kelihatan para menteri membuat kebijakan kontroversial, nanti direspons (negatif oleh masyarakat), lalu dianulir," ujarnya.

Baca juga: Cerita Tetangga yang Pernah Masuk ke Rumah Prabowo: Di Dalamnya Indah Sekali

Sulistyowati turut menyoroti kebijakan ekonomi makro di era Prabowo-Gibran yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata dan mendongkrak perekonomian dengan cara mengeruk sumber daya alam (SDA).

Menurutnya, cara pandang itu merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya yakni era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Dia menilai Prabowo-Gibran tidak memiliki kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Bagaimana menciptakan manusia anak-anak muda Indonesia menjadi orang-orang pintar sehingga bisa memproduksi sains, teknologi, dan produk budaya."

"Dan di kampus sendiri, kelihatannya semakin banyak masyarakat kampus para dosen, teralienasi (terputus) dari masyarakatnya. Tugasnya itu adalah memproduksi ilmu pengetahuan dan juga membangun budaya akademik yang akan ditularkan ke masyarakat sehingga masyarakatnya berpikir rasional," ujar Sulistyowati.

Kabinet Prabowo-Gibran Belum Kerja sebagai Tim

Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Otonomi Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof Ryaas Rasyid, menilai Kabinet Merah Putih bentukan Prabowo-Gibran belum bekerja sebagai sebuah tim.

Menurutnya, para menteri masih bekerja sendiri-sendiri tanpa adanya komunikasi yang intens.

"Tim ini belum bekerja. Ini (kerjanya) cuma individual. Menteri Keuangan beraksi, Menteri Perumahan mau bangun sekian juta rumah."