Ketua KPK Harap Mahfud MD Punya Data Pendukung Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

Ringkasan Berita:

• Polemik utama terkait kereta cepat Whoosh Jakarta–Bandung adalah soal utang proyek
• Dugaan penggelembungan anggaran pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung/Whoosh
• KPK meyakini Mahfud MD memiliki data

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, angkat bicara mengenai pernyataan Mantan Menkopolhukam Mahfud MD terkait adanya dugaan penggelembungan anggaran (mark up) pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang disebut mencapai tiga kali lipat.

Setyo Budiyanto mengatakan, pihaknya belum menerima informasi tersebut dari internal KPK. 

Baca juga: Sengkarut Utang Whoosh yang Capai Rp116 Triliun, Rocky Gerung: Jokowi Semakin Sulit Menghindar

Meski demikian, ia berharap pernyataan Mahfud MD didukung oleh data yang kuat.

"Sampai sekarang sih belum terinformasi ya, artinya dari internal," kata Setyo dalam keterangannya dikutip pada Sabtu (18/10/2025).

Baca juga: Dulu Jadi Kebanggaan, Kini Jokowi Menghindar saat Ditanya Soal Whoosh yang Utangnya Rp116 Triliun

"Tapi kalau pak Mahfud menyampaikan seperti itu ya mudah-mudahan ada informasi, ada data dan dokumen yang bisa mendukung kejelasan dari yang disampaikan," lanjutnya.

Setyo meyakini Mahfud MD memiliki data tersebut. 

Namun, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Mahfud apakah data itu akan diserahkan kepada KPK atau tidak.

"Saya yakin beliau mungkin punya, tinggal nanti apakah beliau mau menyerahkan atau apa, tergantung dari beliau," ujarnya.

Terkait apakah KPK akan proaktif "menjemput bola" terkait informasi tersebut, Setyo menyatakan bahwa informasi itu akan ditelaah terlebih dahulu di tingkat kedeputiaan KPK untuk menentukan langkah selanjutnya.

"Ya biar ditelaah dulu di level kedeputiaan apa yang harus dilakukan dengan informasi tersebut," kata Setyo.

Pernyataan ini merupakan respons terbaru KPK setelah Mahfud MD dalam kanal YouTube-nya membeberkan dugaan mark up proyek Whoosh. 

Mahfud menyebut biaya pembangunan per kilometer di Indonesia 52 juta dolar AS, sementara di Cina hanya 17–18 juta dolar AS.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pada Kamis (16/10/2025), telah mengimbau masyarakat yang memiliki data awal untuk segera menyampaikan laporan resmi agar dapat ditelaah oleh KPK.

Namun, Mahfud MD pada Jumat (17/10/2025) menanggapi bahwa KPK seharusnya bisa langsung melakukan penyelidikan tanpa perlu menunggu laporan resmi.