2 Pemda Bantah Purbaya soal Dana Nganggur di Bank, Dedi Mulyadi dan Kepala BKD Babel Minta Bukti

TRIBUNNEWS.COM - Dua pemerintah daerah (pemda) yakni Pemprov Jawa Barat dan Pemprov Bangka Belitung (Babel) membantah data yang dibeberkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, terkait dana yang hanya mengendap di bank.

Purbaya sempat memaparkan daftar pemda yang memiliki simpanan uang saat menggelar pertemuan bersama kepala daerah secara daring di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (20/10/2025).

Adapun Pemprov Jawa Barat masuk di peringkat keempat dengan dana tersimpan mencapai Rp4,1 triliun.

Sementara, Pemprov Bangka Belitung berada di peringkat 13 dengan Rp2,1 triliun.

Namun, data yang diperoleh Purbaya dari Bank Indonesia (BI) itu dibantah oleh kedua pemda.

Pemprov Babel Sebut Dana Tersimpan Cuma Rp200 M

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bangka Belitung, M Haris, membantah Pemprov Bangka Belitung memiliki dana yang tersimpan di bank sebesar Rp2,1 trilun.

Dia menegaskan dana yang tersimpan hanya Rp200 miliar.

"Kami pemda merasa tidak ada dana tersebut. Paling tinggi di bank Rp 200 M. Itu adalah dana pendapatan bulanan, baik di giro maupun depo," kata Haris, Selasa (21/10/2025), dikutip dari Kompas.com.

Haris mengungkapkan pihaknya akan mengonfirmasi ke BI terkait data yang dipaparkan Purbaya tersebut. Pasalnya, data tersebut diperoleh Purbaya dari BI.

"Hari ini kami mau konfirmasi ke BI karena Pak Menkeu dapat data dari BI," ujar Haris.

Baca juga: Geramnya Purbaya ke Pemda: Uang Ratusan Triliun Cuma Ngendap di Bank, Ekonomi Jadi Lambat

Haris lantas berkelakar, jika memiliki dana sebesar itu, maka Pemprov Bangka Belitung akan senang.

"Mana tahu, tanpa sepengetahuan kami, ternyata ada dana kami sebesar itu," ucapnya.

Gubernur Jawa Barat Bantah Ada Dana Tersimpan Rp4,1 T

Senada, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi juga membantah data yang dipaparkan Purbaya yang menyebutkan adanya dana Pemprov Jawa Barat tersimpan di bank sebesar Rp4,1 triliun.

Dedi pun meminta agar Purbaya menjelaskan data tersebut secara lebih rinci.

"Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito," ujar Dedi, Senin (20/10/2025).

Dedi mengatakan jika Purbaya tidak terbuka soal daerah mana saja yang menyimpan dananya di bank, maka dikhawatirkan pemda tidak becus dalam melakukan pengelolaan anggaran.

"Umumkan saja daerah-daerah mana saja yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik dan uangnya masih tersimpan dengan baik, bahkan ada yang disimpan dalam bentuk deposito," ucapnya.

Purbaya Geram Ada 15 Pemda Anggurkan Uang di Bank, Total Rp234 T

Sebelumnya, Purbaya geram atas mengendapnya uang milik 15 pemerintah daerah (pemda) di bank.

Adapun total uang milik pemda yang menganggur di bank sejumlah Rp234 triliun. Dia mengatakan hal ini menjadi wujud pemda tidak cakap dalam menyerap anggaran.

"Serapan rendah mengakibatkan menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada tapi soal kecepatan eksekusi," kata Purbaya dalam rapat bersama kepala daerah secara daring di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

Purbaya lantas membeberkan serapan anggaran APBD seluruh provinsi di Indonesia hingga September 2025 baru 51,3 persen atau setara dengan Rp712,8 triliun.

Padahal, sambung Purbaya, total pagu yang ada mencapai Rp1.389 triliun. Serapan anggaran ini lebih rendah 13,1 persen dibanding di bulan yang sama pada tahun lalu.

Dia turut menyoroti belanja modal yang mengalami penurunan. Padahal, dia menuturkan belanja modal bisa berdampak langsung kepada ekonomi masyarakat seperti pembangunan dan terbukanya lapangan kerja.

"Artinya perputaran ekonomi daerah berjalan lebih lambat. Yang perlu perhatian serius adalah belanja modal hanya Rp58,2 triliun atau turun lebih dari 31 persen."

"Padahal ini belanja yang langsung berdampak ke pembangunan dan lapangan kerja," tegasnya.

Baca juga: Menkeu Purbaya Bantah Perang Dingin Dengan Luhut Saat Sidang Kabinet di Istana

Tak hanya itu, Purbaya turut mengkritik serapan anggaran di sektor lain yang turut anjlok seperti belanja barang dan jasa dan belanja lainnya.

Dia pun mendesak agar pemda segera memaksimalkan serapan anggaran hingga akhir tahun 2025.

Ia tidak ingin ada lagi ada dana yang hanya nganggur dalam bentuk kas dan deposito di bank.

"Saya ingatkan, percepatan realisasi belanja terutama yang produktif harus ditingkatkan dalam tiga bulan terakhir tahun ini. Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito," jelasnya.

"Kalau uangnya bergerak, ekonomi ikut hidup dan masyarakat langsung merasakan manfaatnya," sambung Purbaya.

Namun, meski pemda diultimatum untuk membelanjakan anggaran hingga akhir tahun, Purbaya tetap ingin agar belanja dilakukan lebih cepat.

Hal ini semata-mata demi menjaga kepercayaan investor serta masyarakat terhadap pemda.

"Dan terakhir, jaga tata kelola dan integritas. Kepercayaan publik dan investor adalah modal utama. Sekali hilang, membangunnya butuh waktu lama," tuturnya.

Purbaya turut memaparkan daftar pemda yang masih memiliki 'uang nganggur' di bank.

Adapun Pemprov DKI Jakarta menjadi pemda yang paling banyak memiliki simpanan yakni hingga Rp14,6 triliun.

Lalu, diikuti Pemprov Jawa Timur (Jatim) yang mencapai Rp6,8 triliun, serta Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru, Kalimantan Selatan, senilai Rp5,1 triliun.

Dalam pemaparannya, Purbaya memperlihatkan 15 pemda yang memiliki simpanan uang terbanyak per September 2025 dan berikut daftarnya:

1. Pemprov DKI Jakarta: Rp14,6 triliun
2. Pemprov Jawa Timur: Rp6,8 triliun
3. Pemkot Banjarbaru: Rp5,1 triliun
4. Pemprov Kalimantan Utara: Rp4,7 triliun
5. Pemprov Jawa Barat: Rp4,1 triliun
6. Pemkab Bojonegoro: Rp3,6 triliun
7. Pemkab Kutai Barat: Rp3,2 triliun
8. Pemprov Sumatera Utara: Rp3,1 triliun
9. Pemkab Kepulauan Talaud: Rp2,6 triliun
10. Pemkab Mimika: Rp2,4 triliun
11. Pemkab Badung: Rp2,2 triliun
12. Pemkab Tanah Bumbu: Rp2,1 triliun
13. Pemprov Bangka Belitung: Rp2,1 triliun
14. Pemprov Jawa Tengah: Rp1,9 triliun
15. Pemkab Balangan: Rp1,8 triliun

Sebagian artikel telah tayang di Tribun Jabar dengan judul "Dedi Mulyadi Tantang Menkeu Purbaya soal 15 Daerah Depositokan Duit Negara: Umumkan Saja Daerahnya"

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Tribun Jabar/Nazmi Abdurrahman)(Kompas.com/Heru Dahnur)